Risma Diminta Berhenti Membuat Gaduh, Denny Siregar: Anies Beraninya Keroyokan

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Denny Siregar menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait sejumlah ketua RT/RW yang meminta Menteri Sosial (Mensos) Risma untuk berhenti membuat gaduh masyarakat.

Lewat cuitannya di Twitter, Selasa 19 Januari 2021, Denny Siregar menganggap Anies tak berani meladeni Risma sehingga harus mengikutsertakan ketua RT/RW di DKI Jakarta.

“Wah mas aniesbaswedan. Masak ngelawan satu cewe aja harus bawa banyak teman-teman? Beraninya keroyokaannn,” cuit Denny Siregar menandai Twitter Anies Baswedan.

Dalam cuitannya itu, Denny juga membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul “Para Ketua RT dan RW di DKI Jakarta Berharap Risma Berhenti Membuat Gaduh” yang dimuat situs Jurnalutara.com pada Minggu 17 Januari 2021.

Mungkin Anda menyukai ini:

Isi dalam artikel pemberitaan itu menyebutkan, sejak dilantik menjadi Menteri Sosial Tri Rismaharini gencar membuat gebrakkan terutama yang terkait kota Jakarta.

Baca Juga: Bersyukur Pelapor Abu Janda Dicopot Jadi Ketum KNPI, Denny Siregar:...

Terakhir Risma kembali membuat heboh dengan mencanangkan program pembuatan KTP untuk 1.600 pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lain di Jakarta.

Bahkan, sosok yang biasa disapa Bu Risma itu juga menjanjikan pembuatan rekening bank bagi mereka untuk selanjutnya mendapat bantuan dari Kemensos.

Gebrakan ini langsung mendapat sambutan luas publik Jakarta, diantaranya yang paling terkait adalah para ketua RT-RW di Jakarta yang memandang Risma terlalu sering membuat gaduh DKI Jakarta.

Baca Juga: Komentari Amien Rais Soal Sumpah Mubahalah, Denny Siregar: Semakin Tua...

Para pengurus RT dan RW selama ini adalah pihak yang membuat surat pengantar untuk warga yang akan membuat KTP.

Dalam isi artikel pemberitaan yang dibagikan Denny Siregar tersebut, Ketua Umum Forum RT-RW, H. Moh. Irsyad menyayangkan sinyalemen Risma yang menurutnya bisa ditafsirkan sebagai kegagalan Kementerian Dalam Negeri dalam mencapaikan target pembuat e-KTP bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Kita ketahui bahwa target Kementerian Dalam Negeri tentang pembuatan e-KTP bagi seluruh warga negara adalah tahun 2018 atau sudah lewat 3 tahun lalu. Artinya seharusnya saat ini seluruh warga negara sudah ber e-KTP dan itu berlaku nasional. Jadi kalau ada Menteri Sosial sampai turun tangan membuatkan e-KTP buat warga negara, walaupun itu untuk kelompok tertentu, berarti Kementerian Dalam Negeri dianggap gagal oleh Bu Risma,” ujarnya.

Bagikan