Pengadaan gorden rumah dinas DPR RI dengan total Rp43,5 miliar menuai polemik. Ketua Badan Penganggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pengadaan itu dibatalkan.
Ahli Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik Refly Harun menyoroti hal yang sedang hangat baru-baru ini yaitu tentang perusahaan pemenang tender gorden rumah dinas DPR RI.
Misbah Hasan selaku Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tender gorden DPR.