Wali Kota dan Wawali Makassar Kompak Hadiri Penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah

Usai mengikuti penutupan Rakernas, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan forum APEKSI Tahun 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Menurut Munafri, berbagai isu yang dibahas merupakan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia dan telah dirumuskan melalui rapat pleno menjadi rekomendasi bersama.

“Semua hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama. Nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional,” ujar Munafri.

Munafri yang akrab disapa Appi menambahkan, Rakernas APEKSI juga menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman mengenai inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, berbagai praktik baik yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset, hingga pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling belajar sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain,” katanya.

Ia menjelaskan, rekomendasi Rakernas APEKSI XVIII secara umum menitikberatkan pada penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Terdapat beberapa poin rekomendasi utama yang menjadi kesepakatan para wali kota dalam Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026 ini,” tuturnya.

Rakernas APEKSI XVIII menetapkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan kapasitas fiskal daerah, reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penguatan tata kelola Program Strategis Nasional (PSN), percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, transformasi digital pelayanan publik, penguatan ketahanan lingkungan, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.

Selain itu, forum juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pemerintah kota mengusulkan agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperkuat, termasuk dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan di daerah.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.