ABS Sebut Ketua dan Sekretariat DPRD Jeneponto Sekongkol Sembunyikan SK Panitia Hak Angket

Anggota DPRD Jeneponto Andi Baso Sugiarto datangi ruangan Kabag Perundang-undangan DPRD Jeneponto Abd Karim

Terkini.id,Jeneponto – Anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi Gerindra, Andi Baso Sugiarto menduga Ketua dan sekretariat DPRD Jeneponto sekongkol sembunyikan SK panitia hak angket RSUD Lanto Daeng Pasewang.

Andi Baso Sugiarto yang akrab disapa ABS mengaku surat yang tertanggal 13 Juni 2019, baru dimunculkan hari ini, Selasa, 20 Agustus 2019  siang, oleh Kabag Perundang-undangan DPRD Jeneponto.

“Saya ini merasa dijebak dan dizolimi oleh ketua dan Sekretariat, DPRD Jeneponto,” Andi Baso Sugiarto.

Menurutnya, Surat Keputusan panitia hak angket terkait tidak ada obat di RSUD Lanto Daeng Pasewang pada bulan Juni 2019 yang lalu yang menjadi penyebab pihak rumah sakit tidak melayani pasien.

“Surat ini baru diperlihatkan, saat adik-adik aktivis memasukkan pemberitahuan akan aksi di DPRD 26 Agustus mendatang,” jelasnya.

Anggota DPRD dari partai Gerindra itu mengungkapkan niatnya untuk memperbaiki dan mencari tahu masalah rumah sakit.

“Seharusnya kita semua anggota DPRD Jeneponto  harus tahu tugas pokok sebagai wakil rakyat yang duduk  DPRD, diantaranya harus berfungsi sebagai pengawasan, niat  kita untuk melihat Jeneponto lebih baik kedepan,” ujarnya.

Dia pun mengaku telah menyedorkan ke angggota DPRD Jeneponto, sehingga, sehingga 21 angggota DPRD Jeneponto telah menanda tangani atas kesepakatannya dengan hak anggket tersebut.

“Saya telah menyedorkan dan meminta persetujuan anggota DPRD lain untuk setuju hak angket tersebut, dan Alhamdulillah 6 fraksi setuju dan 21 anggota DPRD Jeneponto yang telah menandatangani,” katanya.

Andi Baso Sugiarto menduga ketua DPRD Jeneponto yang kembali terpilih sebagai anggota dewan berupaya memperbaiki namanya dengan mengorbankan anggota DPRD lain.

Terkait dengan dugaan yang dilontarkan oleh Andi Baso Sugiarto, Kabag Perundang-undangan DPRD Jeneponto, Abdul Karim mengaku tak tahu menahu terkait hal itu.

Abd Karim menilai hak angket ini sudah selesai sehingga surat keputusan panitia hak angket dia simpan untuk dijadikan arsip.

“Demi  Allah kalau ada niat saya  menghambat, keselahan saya karena tidak memberitahu angggota DPR bahwa surat ini sudah ditandatangani,” kata Abd Karim.

Karim juga mengaku menerima SK itu pada awal bulan Juli lalu.

“Surat keputusan ini baru saya terima akhir bulan tujuh dan kembali dicari oleh ketua DPRD,” jelasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini