Ada yang Berdoa Supaya MK Putuskan Anak Usaha BUMN Bukan BUMN

Terkini.id, Jakarta – Mantan Menteri BUMN era Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan, punya pandangan khusus soal status anak usaha BUMN.

Apakah anak usaha BUMN adalah perusahaan BUMN (milik negara) atau bukan?

Perdebatan tersebut sedang bergulir setelah BPN Prabowo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Salah satu isi gugatannya adalah Cawapres 01, KH Ma’ruf Amin masih terdaftar sebagai Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah dan BSM yang merupakan anak usaha perusahaan BUMN.

Sementara, kandidat capres maupun cawapres tidak boleh menduduki posisi di perusahaan BUMN.

Sejumlah pihak kini menunggu pendapat MK tentang status anak usaha Bank BUMN tersebut.

Menurut Dahlan Iskan, anak perusahaan BUMN selama ini diatur oleh Undang-undang Keuangan Negara.

Dengan undang-undang Keuangan Negara tersebut, para pejabat BUMN kesulitan mengembangkan bisnis. Mengalami ketakutan berlebihan. Hal itu lantaran inovasi yang dilakukan dengan mengeluarkan biaya besar, investasi mahal justru dianggap merugikan keuangan negara.

Menurut Dahlan, selama ini pegawai dan eksekutif BUMN memperjuangkan agar perusahaan BUMN bisa berlindung di bawah undang-undang Perseroan Terbatas (PT).

Sehingga, dengan PT, kebijakan tentang inovasi, dan kesalahan yang terjadi, cukup diserahkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Menurut dia, mungkin banyak pegawai BUMN yang mungkin berdoa agar MK memutuskan anak usaha BUMN bukan perusahaan BUMN, sehingga tidak dikenakan UU Keuangan Negara.

Selengkapnya, berikut tulisan Dahlan Iskan:

Anak Perusahaan

Siapa tahu. Diam-diam banyak yang berdoa. Terutama para eksekutif BUMN. Lebih terutama lagi para eksekutif anak-anak perusahaan BUMN.

Bunyi doa itu mungkin begini: semoga Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.

Saat ini, Anda lebih tahu, MK sedang menyidangkan sengketa pemilihan umum.

Pengacara pasangan calon presiden (capres) 02, menjadi pemohonnya. Isi permohonannya Anda sudah lebih tahu dari saya. Salah satunya bersinggungan dengan anak perusahaan BUMN.

Wajar kalau mereka ikut dag-dig-dug. Hati mereka ikut komat-kamit berdoa.

Kalau doa mereka terkabul horeee…

Perjuangan lama mereka mencapai hasilnya. Para eksekutif anak perusahaan BUMN bisa lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis. Tanpa ketakutan yang berlebihan.

Tidak ada lagi ancaman merugikan keuangan negara. Para eksekutif itu bisa berlindung sepenuhnya pada UU Perseroan Terbatas. Seperti perusahaan swasta pada umumnya. Pun bisa bersaing lebih seru dengan swasta.

Mereka cukup berbekal pada persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Itulah lembaga tertinggi dalam sebuah perusahaan. Begitu RUPS sudah setuju tidak ada lagi persoalan hukum.

Tidak akan lagi dikenakan UU Keuangan Negara. Tidak akan ada lagi kesalahan prosedur. Bila kesalahan itu sudah dilaporkan ke RUPS. Dan RUPS sudah menyetujuinya.

Sejarah baru.

Angin baru.

Suasana baru.

Selama ini tidak begitu.

Jangankan berlindung di UU Perseroan Terbatas (PT). Mau berlindung ke UU BUMN saja tidak bisa. Tetap harus tunduk pada UU Keuangan Negara.

Sudah banyak ahli hukum dagang. Banyak ahli hukum perusahaan. Yang bersaksi di pengadilan. Bahwa mereka tidak harus disalahkan berdasar UU Keuangan Negara. Mereka itu perusahaan. Bukan instansi pemerintah. Bentuknya pun sudah PT. Bukan PN (Perusahaan Negara) atau PD (Perusahaan Daerah).

Tapi sudah begitu banyak saksi ahli. Yang setinggi apa pun. Bersaksi di pengadilan. Belum pernah satu pun berhasil meyakinkan pengadilan.

Tetap pengadilan memutuskan mengenakan UU Keuangan Negara.

Bahkan hal itu sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.

Sudah kuat sekali. Sangat kuat.

Pun sudah sejak lama begitu.

Sampai belakangan ini.

Akankah tidak lama lagi akan ada putusan MK seperti yang mereka harapkan? Yang intinya berlawanan dengan putusan MA?

Adakah putusan MA itu jadi bahan pertimbangan MK? Atau akankah MK punya keputusannya sendiri? Yang akan menafikan putusan MA?

Bukankah kalau begitu putusan MK yang akan berlaku? Yang derajatnya lebih tinggi?

Wallahualam.

Saya bukan ahli hukum.

Apakah memang begitu. Saya tidak sepenuhnya tahu. Biarlah para ahli hukum yang berdiskusi.

Saya juga bukan ahli doa. Tapi saya tahu itulah doa para eksekutif anak perusahaan BUMN.

Begitu krusial persoalan anak perusahaan BUMN itu sekarang. Sampai masuk ke arena politik tertinggi. Saya pusing.(Dahlan Iskan)

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Seni Perang Sun Tzu

UMUM menerima Sun Tzu sebagai jenderal besar, ahli strategi militer, dan ahli filsafat. Ia dipandang sebagai penulis buku klasik “The Art of War” yang
Opini

Sebab Kita Semua adalah Garuda

HARI ini kita menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah. Setelah semua kontestasi yang membuat bangsa ini terpolarisasi. Setelah hiruk pikuk perdebatan bahkan caci maki di media
Opini

Legalitas vs Moralitas

DALAM mendefenisikan kebenaran itu harus ada dua hal yang mendasari. Dasar legalitas (hukum) dan dasar moralitas (etika). Keduanya boleh jadi saling mengikat.Hukum tanpa moralitas
Opini

Keputusan Itu

SEBUAH keputusan itu tidak selamanya menyenangkan. Jangankan keputusan manusia, yang seringkali penuh dengan intrik kepentingan dan manipulasi.Keputusan Allah saja, jika tidak sesuai keinginan dan
Bisnis

Tutupnya Gerai Giant

GIANT itu dimiliki oleh Group Hero. Hero sendiri didirikan oleh MS Kurnia pada 23 Agustus 1971, namanya Hero Mini Supermarket yang bertempat di Jalan
Opini

Libra Bitcoin, Mata Uang Baru dari Facebook

BITCOIN memang belum bisa meruntuhkan mata uang. Bahkan sempat melemah. Tapi beberapa hari terakhir ini on fire lagi. Gara-gara Facebook bikin kejutan: meluncurkan 'mata
Opini

Bisikan Nurani

PARA ahli hikmah mengatakan, ada tiga hal yang manusia tak akan mampu dustai atau ingkari. Manusia boleh berpura-pura mengingkarinya. Tapi sesungguhnya ketiganya adalah realita