Ada yang Berdoa Supaya MK Putuskan Anak Usaha BUMN Bukan BUMN

Terkini.id, Jakarta – Mantan Menteri BUMN era Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan, punya pandangan khusus soal status anak usaha BUMN.

Apakah anak usaha BUMN adalah perusahaan BUMN (milik negara) atau bukan?

Perdebatan tersebut sedang bergulir setelah BPN Prabowo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

Salah satu isi gugatannya adalah Cawapres 01, KH Ma’ruf Amin masih terdaftar sebagai Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah dan BSM yang merupakan anak usaha perusahaan BUMN.

Sementara, kandidat capres maupun cawapres tidak boleh menduduki posisi di perusahaan BUMN.

Sejumlah pihak kini menunggu pendapat MK tentang status anak usaha Bank BUMN tersebut.

Menurut Dahlan Iskan, anak perusahaan BUMN selama ini diatur oleh Undang-undang Keuangan Negara.

Dengan undang-undang Keuangan Negara tersebut, para pejabat BUMN kesulitan mengembangkan bisnis. Mengalami ketakutan berlebihan. Hal itu lantaran inovasi yang dilakukan dengan mengeluarkan biaya besar, investasi mahal justru dianggap merugikan keuangan negara.

Menurut Dahlan, selama ini pegawai dan eksekutif BUMN memperjuangkan agar perusahaan BUMN bisa berlindung di bawah undang-undang Perseroan Terbatas (PT).

Sehingga, dengan PT, kebijakan tentang inovasi, dan kesalahan yang terjadi, cukup diserahkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Menurut dia, mungkin banyak pegawai BUMN yang mungkin berdoa agar MK memutuskan anak usaha BUMN bukan perusahaan BUMN, sehingga tidak dikenakan UU Keuangan Negara.

Selengkapnya, berikut tulisan Dahlan Iskan:

Anak Perusahaan

Siapa tahu. Diam-diam banyak yang berdoa. Terutama para eksekutif BUMN. Lebih terutama lagi para eksekutif anak-anak perusahaan BUMN.

Bunyi doa itu mungkin begini: semoga Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.

Saat ini, Anda lebih tahu, MK sedang menyidangkan sengketa pemilihan umum.

Pengacara pasangan calon presiden (capres) 02, menjadi pemohonnya. Isi permohonannya Anda sudah lebih tahu dari saya. Salah satunya bersinggungan dengan anak perusahaan BUMN.

Wajar kalau mereka ikut dag-dig-dug. Hati mereka ikut komat-kamit berdoa.

Kalau doa mereka terkabul horeee…

Perjuangan lama mereka mencapai hasilnya. Para eksekutif anak perusahaan BUMN bisa lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis. Tanpa ketakutan yang berlebihan.

Tidak ada lagi ancaman merugikan keuangan negara. Para eksekutif itu bisa berlindung sepenuhnya pada UU Perseroan Terbatas. Seperti perusahaan swasta pada umumnya. Pun bisa bersaing lebih seru dengan swasta.

Mereka cukup berbekal pada persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Itulah lembaga tertinggi dalam sebuah perusahaan. Begitu RUPS sudah setuju tidak ada lagi persoalan hukum.

Tidak akan lagi dikenakan UU Keuangan Negara. Tidak akan ada lagi kesalahan prosedur. Bila kesalahan itu sudah dilaporkan ke RUPS. Dan RUPS sudah menyetujuinya.

Sejarah baru.

Angin baru.

Suasana baru.

Selama ini tidak begitu.

Jangankan berlindung di UU Perseroan Terbatas (PT). Mau berlindung ke UU BUMN saja tidak bisa. Tetap harus tunduk pada UU Keuangan Negara.

Sudah banyak ahli hukum dagang. Banyak ahli hukum perusahaan. Yang bersaksi di pengadilan. Bahwa mereka tidak harus disalahkan berdasar UU Keuangan Negara. Mereka itu perusahaan. Bukan instansi pemerintah. Bentuknya pun sudah PT. Bukan PN (Perusahaan Negara) atau PD (Perusahaan Daerah).

Tapi sudah begitu banyak saksi ahli. Yang setinggi apa pun. Bersaksi di pengadilan. Belum pernah satu pun berhasil meyakinkan pengadilan.

Tetap pengadilan memutuskan mengenakan UU Keuangan Negara.

Bahkan hal itu sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.

Sudah kuat sekali. Sangat kuat.

Pun sudah sejak lama begitu.

Sampai belakangan ini.

Akankah tidak lama lagi akan ada putusan MK seperti yang mereka harapkan? Yang intinya berlawanan dengan putusan MA?

Adakah putusan MA itu jadi bahan pertimbangan MK? Atau akankah MK punya keputusannya sendiri? Yang akan menafikan putusan MA?

Bukankah kalau begitu putusan MK yang akan berlaku? Yang derajatnya lebih tinggi?

Wallahualam.

Saya bukan ahli hukum.

Apakah memang begitu. Saya tidak sepenuhnya tahu. Biarlah para ahli hukum yang berdiskusi.

Saya juga bukan ahli doa. Tapi saya tahu itulah doa para eksekutif anak perusahaan BUMN.

Begitu krusial persoalan anak perusahaan BUMN itu sekarang. Sampai masuk ke arena politik tertinggi. Saya pusing.(Dahlan Iskan)

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Selamat Jalan Mr Crack

DI dunia yang dihuni tujuh miliar penduduk, ada segelintir orang -- mungkin tak sampai selusin -- yang disebut dengan jenaka sebagai gipsy aeronautics. Orang-orang
Opini

Joshua Wong, Tokoh Utama Demo Hong Kong

IA ditangkap. Ia dibebaskan. Ia dilarang pergi ke luar negeri. Ia diizinkan pergi.Itulah hebatnya hukum di Hongkong. Peninggalan Inggris.Joshua adalah salah satu tokoh utama
Opini

Tentang Perlindungan Anak

INI kejadian tahun 2010. Sorang anak kecil datang menghampiri saya dan menawarkan payung untuk saya bisa menerobos hujan keluar dari stasiun BusWay. Saya tersenyum
Opini

Pemerintahan Yang Berubah

PERNAHKAH kita menyelami bahwa keberadaan pemerintah tidak lain dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Namun, seringkali kita meragukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan
Opini

Mengenal Kaltim Calon Ibu Kota Kita

TAHUKAH anda bahwa satu satunya lahan di Kalimantan Timur yang tidak dikuasai penambang dan HTI (Hutan Tanaman Industri) adalah Balikpapan. Merujuk salinan Dinas Energi dan
Opini

Ibu Kota Baru

SAYA tahu lokasi itu. Yang direncanakan jadi ibu kota baru Republik Indonesia itu. Yang kemarin diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi itu.Di Kaltim ada
Opini

Tanda-tanda Resesi

17 Agustus tahun ini.Tiga hari sebelumnya.Jam 6 pagi waktu New York.Itulah hari pertama kurva terbalik: yield bond jangka panjang lebih rendah dari yield bond
Opini

74 Tahun Indonesia, Merdeka dalam Penindasan

TANGGAL 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun.Berbagai macam bentuk kegiatanpun dilakukan dalam rangka