Adian Napitupulu Kritik Pengangkatan Komisaris BUMN yang Bukan Berasal dari Partai Koalisi Jokowi

Adian Napitupulu Kritik Pengangkatan Komisaris BUMN yang Bukan Berasal Partai Koalisi Jokowi

Terkini.id, Jakarta – Adian Napitupulu mengkritik soal pengangkatan komisaris BUMN yang bukan berasal dari partai pengusung Jokowi pada Pilpres lalu.

Bahkan menurutnya, ada relawan yang mendeklarasikan Erick Thohir untuk menjadi calon presiden justru diangkat sebagai komisaris di salah satu perusahaan pelat merah.

Baca Juga: Busyro Bahas Pelemahan KPK hingga Singgung Presiden: Bisa Jadi Success...

Namun, Politisi PDIP ini tak menyebutkan secara detail identitas orang yang ia maksud tersebut.

Namun, kata Adian, orang yang ia maksud itu berasal dari kalangan milenial.

Baca Juga: Muncul Pendukung Presiden 3 Periode, Relawan Jokowi: Itu Berbahaya!

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for president. Kemudian, beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” ujar Adian, seperti dikutip dari kompascom, Kamis, 25 Juni 2020.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa ada orang yang diangkat menjadi komisaris BUMN namun bukan berasal dari partai koalisi pemerintahan Jokowi.

Orang yang ia maksud itu diangkat menjadi komisaris di PTPN XIV. Orang tersebut, kata Adian, merupakan orang partai tapi bukan berasal dari partai koalisi pemerintahan.

Baca Juga: Soal Bagi-bagi Jabatan Komisaris, Muhammadiyah: Mereka Sudah Berjasa Jadi Jonggos...

“Contoh lain, di PTPN XIV yang menggantikan (posisi komisaris) orang partai juga. (Tapi) bukan (dari) partai pendukung koalisi, (di) PTPN VII yang menggantikan juga bukan partai pendukung koalisi. Ini partai yang bukan pendukung koalisi pemerintah yang menggantikan,” ujar Adian.

Maka dari itu, pihaknya mempertanyakan langkah yang diambil Menteri BUMN Erick Thohir dalam pengangkatan komisaris BUMN.

Menurutnya, ada orang yang berasal dari partai koalisi Jokowi-Ma’ruf yang mempunyai kompetensi seperti orang tersebut namun tidak diprioritaskan.

“Kalau sama-sama berangkat dari partai politik. Kalau kemudian ada yang harus didahulukan, diadu kompetensinya, diadu keberpihakan politiknya. Kenapa? Karena presiden harus memastikan programnya berjalan sampai ke bawah. Siapa yang bisa menjalankan, dia adalah orang yang setuju terhadap ide-ide dari presiden,” ujar Adian.

Bagikan