Ahok Tak Cukup Syarat, Ini 4 Calon yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang (UU), dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, tanggal 18 Januari 2022 lalu. 

Meski mendapat banyak kritikan dari masyarakat namun pengesahan UU pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan itu akan tetap berjalan. 

Presiden sendiri sebelumnya sempat mengungkap nama-nama tokoh yang akan menjadi kandidat kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). 

Baca Juga: Helmi Felis: Ahok Gak Bisa Kerja, Hanya Bisa Ngomong Jorok

Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, eks Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas. 

Kemudian mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyana, eks Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA). 

Baca Juga: Presiden RI Diprediksi Bakal Rombak Kabinet Kerja, Siapa yang Akan...

Namun, baru-baru ini Jokowi menyampaikan secara gamblang kriteria calon pemimpin ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tersebut. 

“Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek,” kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), dikutip dari Kompas.com. 

Dari empat nama tersebut, belum ada yang bisa memenuhi semua kriteria yang disebutkan Jokowi. 

Baca Juga: Presiden RI Diprediksi Bakal Rombak Kabinet Kerja, Siapa yang Akan...

Termasuk Ahok dan Azwar Anas, yang hanya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin daerah.

Diketahui sebelumnya, Badan Otorita Nusantara, seperti tertuang dalam UU Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan dan harus sudah terbentuk paling lambat akhir 2022. 

Lembaga setingkat menteri ini nantinya bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara. 

Bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja, Otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus ibu kota Nusantara. 

Kepala Otorita ibu kota negara beserta wakilnya dipilih langsung oleh presiden. 

UU IKN mengamanatkan, Jokowi punya waktu dua bulan untuk memilih kepala Badan Otorita IKN sejak undang-undang tersebut ditetapkan. 

“Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik. Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, Jumat 21 Januari 2022. 

Melansir dari Kompas.com, Ada 4 nama kepala daerah atau mantan kepala daerah dengan latar belakang arsitek yang digadang-gadang bisa menjadi pemimpin IKN baru dan memenuhi kriteria Presiden. 

Mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Mensos Tri Rismaharini yang merupakan mantan wali kota Surabaya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Bagikan