Akan Temui Wali Kota Makassar, Dewan Pendidikan Khawatir Pembelajaran Daring

Terkini.id, Makassar – Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar Rudianto Lallo mengaku khawatir dengan situasi pendidikan selama pembelajaran daring. Pasalnya ada banyak ketimpangan, salah satunya terjadi degradasi pengetahuan.

Menurutnya, dengan tak adanya pembelajaran tatap muka (PTM) selama hampir dua tahun ini sangat berpengaruh terhadap kualitas anak didik, terutama terhadap siswa SD.

“SD itu masa bermain. Jangan mereka dibuat tidak belajar, beradaptasi dengan lingkungannya,” kata Rudianto, Senin, 13 September 2021.

Ketua DPRD Makassar ini mengatakan pembelajaran tatap muka seyogyanya dapat ditaktisi dengan baik. 

Ia mengatakan pihaknya telah meninjau Kota Jakarta yang lebih dahulu menggelar uji coba tatap muka secara terbatas.

Pada peninjauan tersebut, Rudianto mengatakan tak ditemukan satupun kluster penyebaran setelah uji coba PTM. Menurutnya hal ini juga bisa berlaku di Kota Makassar.

“Khususnya wilayah yang nihil Covid-19, contoh misalnya seperti kepulauan Sangkarrang dan beberapa wilayah lainnya. Itukan nol Covid di situ. Kenapa kita tidak mulai di situ. Lagipula itu kan terbatas nanti, itu bisa diatur,” lanjutnya.

Sebab itu, Rudianto mengatakan bakal mengajukan rekomendasi uji coba sekolah tatap muka pekan ini ke pemerintah kota.

“Hasil rekomendasi akan kita berikan ke Pak Wali soal segera kita gelar tatap muka terbatas dan wilayah terbatas. Kalau ada wilayah yang tinggi Covid-19, nda usah dulu di situ. Saya kira itu solusi paling baik. Kita ajukan pekan ini,” ucapnya.

Ketua PGRI Kota Makassar Suarman mendukung rekomendasi yang akan diajukan tersebut. Menurutnya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) belum matang penerapannya. 

Pihaknya, kata dia, mendapat banyak keluhan dari kalangan masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengikutkan anaknya sekolah daring.

Lantaran mereka tak memiliki biaya untuk memiliki peranti dan kuota internet. Kalaupun memiliki keduanya beberapa daerah tidak didukung jaringan yang baik seperti di wilayah kepulauan.

“Jadi memang semestinya harus digelar bulan ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kenapa Pemkot tidak menggelar pra-PTM. Ini bisa dengan pertimbangan protokol yang ketat, jadi saya kira pemerintah sudah harus menata bagaimana proses PTM ini,” ujarnya.

Terlebih Dinas Pendidikan sudah mengantongi data sekolah-sekolah yang layak dan tidak dari hasil verifikasi beberapa waktu lalu.

“Itu sudah bisa dijadikan acuan, bahwa sekolah A ini sudah bisa dan wajar. Walau cuma 30 menit tidak masalah karena beda itu daring dan luring. Dari sisi budi bekerti misalnya, itu susah dinilai kalau daring, indikatornya apa,” tuturnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.