Alasan Golkar Tolak Presidential Threshold 0 persen: Kekuatan Massa Dipegang Parpol!

Alasan Golkar Tolak Presidential Threshold 0 persen: Kekuatan Massa Dipegang Parpol!

R
Muh Ikhsan
Redaksi

Tim Redaksi

Terkini.id, Jakarta –Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin tegas menolak presidential threshold 0 persen, meskipun beberapa partai telah menyatakan dukungannya. Nurul berpendapat, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold harus tetap ada dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).

Nurul membantah anggapan yang menyebut presidential threshold ini bisa mengamputasi dan mengeleminasi tugas dari partai politik.

Justru, partai politik itu mempunyai fungsi untuk kaderisasi serta menampung aspirasi politik untuk kemudian menyediakan calon-calon berkualitas.

“Saya berpendapat ya bahwa presidential threshold itu harus tetap ada. Karena jika tidak ada, maka para calon itu tidak akan tersaring,” Jelas Nurul dikutip dari Sindonews.com pada Kamis 16 Desember 2021.

Nurul Arifin juga mempertanyakan desakan agar presidential threshold dihapus. Sebab menurut dia, syarat ambang batas pencalonan presiden tetap penting sebagai pendidikan politik.

“Saya tidak bisa membayangkan seandainya ada seorang capres yang tidak muncul dari parpol. Nah kemudian pendidikan politiknya didapat dari mana?” kata Nurul dikutip dari Cnnindonesia.com pada Kamis 16 Desember 2021.

Dia menilai penghapusan presidential threshold hanya akan menjadi euforia yang hanya akan berdampak sia-sia dan tak efektif pada jalannya sistem pemerintahan. Sebab kekuatan massa tetap akan dipegang oleh partai.

“Bisa saja nanti pada perjalanannya menjadi sia-sia, juga. Karena akhirnya kekuatan massa dipegang parpol. Karena dia mempunyai struktur dari pusat sampai bawah,” ujarnya.

Sebelumnya, beberapa partai politik telah menyatakan dukungannya untuk menghilangkan ambang batas 20 persen presidential threshold.

Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional yang menegaskan bahwa memang sejak awal telah menolak ketentuan tersebut.

Sebab, presidential threshold selama ini telah membajak demokrasi, dan menjadi akar kepemimpinan oligarki.

“PAN setuju presidential threshold 0 persen. Bahkan sejak pembahasan RUU Pemilu (sekarang UU Nomor 7 Tahun 2017), di mana saya ikut sebagai anggota Pansus RUU Pemilu,”

“Sikap PAN sudah jelas, PT 0 persen,” ungkap Viva.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.