Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pernyataan Firli Bahuri soal Presidential Threshold kini ditanggapi serius oleh Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu. Menurut Masinton, pernyataan ketua KPK itu ‘offside.’
Pernyataan Firli yang sepakat dengan Presidential Threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 0 persen dinilai tidak tepat.
“Kalau bicara Presidential Threshold itu, Ketua KPK maaf maaf, offside menurut saya pernyataannya,” ucap Masinton kepada wartawan dikutip dari Cnnindonesia.com pada Rabu 15 Desember 2021.
Ia menyatakan, Firli tidak seharusnya mengomentari soal Presidential Threshold. Sebab, itu merupakan produk politik yang sudah diatur lewat undang-undang. Dengan begitu, urusan Presidential Threshold tidak ada sangkutannya dengan Firli sebagai Ketua KPK.
“Offside itu sudah keluar jalur, (Presidential) Threshold itu produk politik dan itu diatur dalam UU Pemilu,” tutur Masinton.
Pernyataan Firli mungkin relevan bila mengomentari soal biaya politik yang tinggi dari penyelenggaraan pilkada, pileg, atau pilpres yang berimplikasi pada perilaku korupsi.
“Kalau bicara kontestasi politik saat ini pilkada, pileg, pilpres dengan biaya tinggi sebagai konsekuensi dari demokrasi sangat liberal, relevan.”
“Biaya politik tinggi yang berdampak pada perilaku korupsi mungkin itu masih relevan,” tuturnya.
Sebelumnya, Firli memang menyinggung ambang batas 20 persen yang dinilainya telah membuat biaya politik menjadi mahal.
“Kalau saya memandangnya begini, di alam demokrasi saat ini dengan presidential thereshold 20 persen itu biaya politik menjadi tinggi. Sangat mahal. Biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi,” tegas Firli saat bertemu pimpinan DPD pada Selasa 14 Desember 2021.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.