Ini Alasan Pajak BPHTB Makassar Naik Berkali Lipat

kota makassar
Pemukiman di Kota Makassar dilihat dari ketinggian / Foto Terkini.id : Yunus

Terkini.id, Makassar – Sejumlah pengusaha serta masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah di Makassar mengeluhkan besaran pajak BPHTB yang berubah dan layanannya tertahan.

Layanan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB yang dibayar ke pemerintah setiap transaksi lahan atau bangunan, sedang tertutup sementara.

Hal itu karena acuan BPHTB yang sebelumnya mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kini berubah menjadi mengacu kepada Zona Nilai Tanah (ZNT).

Walhasil, dengan perhitungan yang baru tersebut, pajak jual beli tanah dan lahan pun cenderung berubah. Bahkan di zona tertentu, ada yang harganya meningkat berkali lipat.

Mengapa Mengacu ke ZNT?

Pemerintah kini harus menggunakan acuan Zona Nilai Tanah atau ZNT, sesuai rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK tengah menggencarkan program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsupgah), dengan mendorong penggunaan ZNT.

Olehnya itu, Pemkot Makassar pun menyampaikan, bahwa ZNT wajib menjadi pertimbangan pada setiap transaksi jual beli lahan oleh wajib pajak.

Bukan cuma jual beli, ZNT juga wajib menjadi pertimbangan dalam penetapan NJOP untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Membebani Sektor Usaha dan Masyarakat

Pengusaha Real Estat Makassar, Simon Rahman, mengungkapkan, jika beban BHPTB menjadi sangat tinggi dengan memakai sistem zona (ZNT), yang terbebani bukan sektor usaha saja.

“Masyarakat umum yang mau menjual tanah maupun bangunannya juga akan terbebani,” katanya kepada terkini.id.

Perhitungan BPHTB

Menurut Simon Rahman, BPHTB merupakan salah satu komponen pajak saat transaksi jual beli terjadi.

“Yang menanggung BPHTB itu adalah calon pembeli.
Perhitungan dan pungutan BPHTB tergantung kebijakan masing-masing daerah. Untuk Makassar kalau tidak salah dulunya adalah harga Jual – 60 juta x 5%,” tulis Simon Rahman.

Menurut dia, seharusnya Makassar punya kebijakan seperti di DKI Jakarta yang justru menurunkan tarif BPHTB.

“DKI Jakarta sudah menurunkan tarif BPHTB, dan ada pula kalangan tertentu malah digratiskan, misalnya untuk harga transaksi di bawah Rp 2 Miliar, untuk pensiunan PNS dan TNI Polri,” katanya.

Pemkot Masih Tunggu Arahan KPK

Saat ini, Pemkot Makassar mencatat sudah banyak berkas pembayaran pajak BPHTB di Kantor Bapenda Makassar yang belum diproses.

Kepala Bapenda Kota Makassar Irwan Adnan mengungkapkan, pihaknya masih dalam proses kajian untuk pembagian ZNT dan pihak KPK.

Cenderung Akan Naik

Irwan Adnan melihat, pajak BPHTB memang cenderung akan naik.

Sebagai gambaran, jika pajak ditarik berdasarkan NJOP ditambah 30 persen saja, itu masih tetap lebih rendah dari nilai pasar.

“Karena kalau saya buka (menerima layanan pembayaran), pasti masih tetap menggunakan NJOP, padahal meskipun mereka menambahkan 30 persen tetap masih kurang dari nilai pasar. Dan pada posisi tersebut, pemerintah daerah rugi,” kata dia saat berdialog dengan para notaris di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa, 21 Mei 2019 lalu.

Untuk itu, pemerintah pun mengimbau masyarakat maupun notaris yang terkait dalam transaksi jual beli tanah, untuk menunggu pemerintah daerah berkoordinasi dengan KPK.

Berita Terkait
Komentar
Terkini