Terkini.id, Makassar – Andi Muhammad Rahmat, membenarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang membuat dirinya akan diberhentikan.
Seperti diketahui, RUPS LB yang dipimpin Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah membahas rencana pemberhentian M Rahmat dari posisi Direktur Utama Bank Sulselbar.
Mengetahui dirinya akan diberhentikan sebelum periodenya berakhir, Andi Rahmat mengaku siap menerima.
Hanya saja, berbagai alasan yang mengemuka di RUPS serta isu-isu tentang buruknya kinerja Bank Sulselbar yang beredar pasca-RUPS LB siang tadi, membuatnya harus menyampaikan hak jawab kepada publik.
“Silahkan saya diberhentikan. Sebenarnya saya diberhentikan tanpa alasan pun saya siap menerima. Tapi saya harus meluruskan dulu semua stigma buruk dan alasan-alasan yang disampaikan di RUPS itu,” kata Rahmat.
RUPS LB Bank Sulselbar yang berlangsung di Four Points Hotel, Rabu 4 September 2019, membahas berbagai sorotan tentang Bank Sulselbar. Namun, Andi Rahmat dan direksi lain dilarang masuk ke ruang RUPS. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan menyampaikan hak jawab.
Dalam RUPS tersebut, pemegang saham pengendali, yakni Nurdin Abdullah mengungkapkan berbagai alasan sehingga Rahmat harus diberhentikan.
Beberapa alasan itu seperti kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang naik dari 0,6 menjadi 1,2 persen, keluhan bupati soal CSR mobil ambulance yang lambat diserahkan, hingga proses menjadi bank devisa yang lambat.
“Dengan begitu, kita lakukan pemberhentian direktur utama,” ujar Nurdin Abdullah yang memimpin RUPS.
Hak Jawab AM Rahmat

AM Rahmat pun menjawab berbagai tudingan yang mengemuka dalam RUPS tersebut.
“Pembahasan RUPS itu seakan menyimpulkan bahwa terjadi fraud di Bank Sulselbar. Padahal semua persoalan itu murni pengaruh bisnis saja,” terangnya.
Dia mencontohkan, NPL yang meningkat 100 persen menjadi 1,2 persen itu salah satunya disebabkan oleh kredit bermasalah salah satu rumah sakit di Makassar.
“Kreditnya bermasalah, karena Rumah Sakit tersebut belum dibayar oleh BPJS Kesehatan. Masalahnya karena itu saja. Ketika belum dibayar oleh BPJS, bank menunggu. Sebagai bank BPD, kita harus bantu rumah sakit itu. Selain itu, NPL juga naik karena kita menggarap sektor produktif yang berisiko, seperti ekspor ikan terbang ke eropa dan komoditas lainnya,” kata dia.
Apalagi, secara industri NPL perbankan di Sulsel memang cenderung naik.
Terkait mobil ambulance yang lambat, alasan itu juga cenderung sepihak. “Unit mobil Ambulance kita itu harus dikaroseri dulu. Jadi itu ada prosesnya,” kata Rahmat.
Soal Bank Devisa
Terkait bank devisa, Rahmat juga ‘menjawab’ tuduhan-tuduhan gubernur.
“Seakan kita tidak menyikapi keinginan gubernur. Padahal segala syaratnya sudah kita penuhi, dan berkasnya diteruskan ke OJK. Ketika pengajuan izin sudah dikirim dan sudah di OJK, maka itu kemudian menjadi urusan OJK,” kata dia.
Proses di OJK itu juga bisa butuh waktu lama, tergantung OJK. Rahmat menyebut, ada bank yang izinnya baru keluar dua tahun setelah diurus.
Terakhir, Rahmat menyebut tetap bahagia ketika tidak lagi di Bank Sulselbar.
“Saya bahagia, bisa terima pesangon. Tapi saya tidak mau Bank Sulselbar dianggap punya kinerja buruk. Kita ini bank dengan predikat A+ dari Pefindo. Cuma tiga BPD di Indonesia yang meraih predikat ini. Kita juga mencatat kinerja aset, kredit dan DPK yang tumbuh baik, bahkan laba tahun ini berpotensi tembus Rp 1 triliun,” katanya.
Rahmat tidak mau melawan apalagi melakukan upaya hukum terkait pencopotannya. “Mungkin pak Gub punya intuisi yang lebih baik. Mungkin akselarasi yang kita lakukan masih kurang, mungkin saya dianggap kurang pengalaman soal bank devisa, sehingga saya diganti. Saya senang dengan keputusan ini,” katanya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
