Amalia Minta Guru yang Mengadu Soal Pungli Ke Wali Kota Makassar Membuktikan Pernyataannya

Terkini.id, Makassar – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Amalia Malik meminta guru dan kepala sekolah yang mengadu ke Wali Kota Makassar soal pungli dengan besaran 2 juta per tanda tangan untuk membuktikan pernyataannya.

Amalia mengatakan dirinya tak tahu menahu soal adanya pungli di Dinas Pendidikan.

“Saya berharap guru yang bersangkutan yang melapor (ke Wali Kota Makasssar) bisa membuktikan,” kata Amalia, Rabu, 19 Mei 2021.

Baca Juga: Resmi Jadi Tempat Isolasi Gratis Pasien Covid-19 di Makassar, KM...

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melakukan sidak ke Kantor Dinas Pendidikan lantaran mendapat laporan dari Kepala Sekolah dan guru yang mengeluhkan biaya tanda tangan di Dinas Pendidikan.

Amalia menyatakan isu soal jual beli tanda tangan tersebut bermula saat pihaknya menyampaikan ke  guru dan kepala sekolah soal surat edaran dari  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ihwal kenaikan pangkat.

Baca Juga: Wali Kota Makassar: Perpanjangan PPKM Level 4 Menunggu Keputusan Pemerintah...

“Ada tim independen yang mengevaluasi guru dan kepala sekolah. Pada saat itu pemeriksaan dokumen, kemudian diserahkan ke tim independen yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan assessment,” kata Amalia.

Amalia melanjutkan bahwa tim yang menilai mengecek kredit atau poin dari guru. Hal itu untuk memastikan apakah sudah mencukupi atau tidak.

“Memang ada beberapa guru yang mengalami hambatan karena tidak memiliki penelitian dan jurnal sehingga dia membayar jasa orang untuk membuatkan dia,” tuturnya.

Baca Juga: Mobil Kemensos RI Tabrak Lari Tetangga Danny Pomanto

Menurutnya, uang 2 juta tersebut untuk membayar jasa. Setelah hasil dari tim independen itu keluar melaui berita acara, pihaknya langsung menyerahkan ke BKPSDMD, dari BPKSDMD ajukan ke KASN.

“Kalau keluar SK-nya guru bersangkutan juga langsung ambil di BPKSDMD,” kata dia.

Selain itu, Amalia mengatakan sudah memberikan klarifikasi ke Komisi D DPRD Makassar dan Wali Kota Makassar terkait masalah tersebut.

“Kita sudah klarifikasi di komisi D DPRD kemarin dan Wali Kota Makassar. Sudah selesai,” tutupnya.

Bagikan