Terkini.id, Makassar – Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Makassar telah merelokasi anggaran untuk memberi bantuan kepada warga yang terdampak.
Berdasarkan hitungan sementara, jumlah dana yang dialihkan mencapai Rp 177 miliar.
Dana tersebut berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp30 miliar, dan anggaran SILPA tahun 2019 sebesar Rp 147 miliar.
Anggota DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar, meminta Pemerintah Kota Makassar untuk transparan soal pengelolaan anggaran paket sembako.
Bantuan paket sembako yang disalurkan ke masyarakat, dengan biaya Rp 620 ribu per paket. Sudah termasuk bahan pokok, biaya pengemasan, serta pengawalan.
- Menyorot Kasus MBG, Nyawa Anak Taruhannya, Orang Tua Siswa Desak Penutupan Permanen SPPG
- Bersama Bergerak Membangun Desa, Semangat Gotong Royong Menjadi Kekuatan Utama TMMD ke-128 Jeneponto
- ARYADUTA Makassar Kampanyekan Hidup Sehat Lewat "Tjakap Djiwa"
- Kokoh Berjuang, Bersama Menuju Kemenangan, Muscab IX PPP Jeneponto Sukses Digelar, PAC Dukung Pimpinan Berkelanjutan
- Gubernur Sulsel Sabet Award Nasional, Program MYP Jadi Bukti Nyata Pembangunan Infrastruktur
“Kami minta agar rincian anggaran bantuan per paket itu harus dipublikasikan ke masyarakat supaya tidak ada lagi tendensi kecurangan,” kata Nunung, Rabu 22 April 2020.
Nunung mengatakan, transparansi anggaran bantuan tersebut sangat penting, mengingat ada potensi permainan antara pemerintah dan pihak distributor logistik.
Selain itu, menurut Nunung, sejumlah perusahaan swasta yang diketahui telah menyumbang dana CSR-nya untuk penanganan Covid-19 ke Pemerintah. Sementara, kata dia, laporan detail tidak dibuka secara transparan.
“Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta itu dibagikan digabung dengan bantuan dari anggaran APBD,” kata dia.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
