Anggota DPRD Makassar: Uang Sembako Jangan Dikorupsi

Terkini.id, Makassar – Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Makassar telah merelokasi anggaran untuk memberi bantuan kepada warga yang terdampak.

Berdasarkan hitungan sementara, jumlah dana yang dialihkan mencapai Rp 177 miliar.

Dana tersebut berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp30 miliar, dan anggaran SILPA tahun 2019 sebesar Rp 147 miliar.

Baca Juga: Catat! Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama 24 Desember 2021, Ini Alasannya

Anggota DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar, meminta Pemerintah Kota Makassar untuk transparan soal pengelolaan anggaran paket sembako.

Bantuan paket sembako yang disalurkan ke masyarakat, dengan biaya Rp 620 ribu per paket. Sudah termasuk bahan pokok, biaya pengemasan, serta pengawalan.

Baca Juga: Pemerintah Akan Jadikan Tes PCR Syarat Wajib di Semua Transportasi,...

“Kami minta agar rincian anggaran bantuan per paket itu harus dipublikasikan ke masyarakat supaya tidak ada lagi tendensi kecurangan,” kata Nunung, Rabu 22 April 2020.

Nunung mengatakan, transparansi anggaran bantuan tersebut sangat penting, mengingat ada potensi permainan antara pemerintah dan pihak distributor logistik.

Selain itu, menurut Nunung, sejumlah perusahaan swasta yang diketahui telah menyumbang dana CSR-nya untuk penanganan Covid-19 ke Pemerintah. Sementara, kata dia, laporan detail tidak dibuka secara transparan.

Baca Juga: Pemerintah Akan Jadikan Tes PCR Syarat Wajib di Semua Transportasi,...

“Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta itu dibagikan digabung dengan bantuan dari anggaran APBD,” kata dia.

Bagikan