Terkini.id, Jakarta – Sejumlah warga di Desa Takaplager memprotes pembagian bantuan sosial (Bansos) di desanya.
Hal itu lantaran Kepala Desa, Aparat Desa Takaplager serta BPD di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka NTT tersebut, terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial RI.
Akibatnya, puluhan warga Desa Takaplager mendatangi kantor desa dan memprotes keras bantuan sosial yang dianggap salah sasaran tersebut.
Menurut warga, masih banyak keluarga miskin di desa itu layak dan pantas menerima bantuan sosial pemerintah.
Seorang warga, Rosalia Ermelinda, kesal gara-gara banyak keluarga miskin di desa tersebut yang layak menerima bantuan sosial dari pemerintah di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.
- HUT Ke-23 Tahun Luwu Timur, Harmoni Pertumbuhan, Industri, dan Keberlanjutan dari Timur Indonesia
- Mubes IKA Unhas Diwarnai Kegaduhan, Utusan IKAFE Sempat Walk Out
- SPMB 2026 Makassar Resmi Diluncurkan, Pendaftaran Kini Terintegrasi Aplikasi LONTARA+
- Dari Perut Bumi Arpal, Sumur Bor TMMD ke-128 Hadirkan Air Bersih, Wujud Investasi Harapan Masyarakat
- Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Antarkan Makassar Jadi Kota Toleran
Akan tetapi, sangat aneh lantaran di desa itu, yang terdaftar menerima bantuan sosial justru kepala dan aparat desa serta anggota BPD.
“Aneh sekali, kepala desa dan aparatnya serta BPD dapat bantuan dari pemerintah. Sementara masih banyak keluarga miskin yang sebenarnya layak dibantu,” ungkap Rosalia, kepada sejumlah media, Sabtu 9 Mei 2020.
Rosalia mengungkapkan, di tengah wabah corona, kepala dan aparat desa, juga BPD masih terima gaji setiap bulannya.
Sementara, para petani dan warga yang kehilangan pekerjaan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan di tengah bencana pandemi covid-19 ini.
Rosalia mengungkapkan, yang layak dibantu adalah mereka yang tidak mampu, bukan aparat pemerintah.
“Ini sumber data dari mana? Pengambilan datanya seperti apa. Mengapa bisa salah sasaran begini? Pak Bupati, Pak Gubernur, juga Pak Presiden, tolong bantu kami,” tutur Rosalia lagi.
Rosalia pun meminta kepada Pemkab Sikka, Pemprov NTT, dan Kemensos RI untuk memverifikasi ulang penerima bantuan sosial di daerah itu agar berikutnya tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Desa Takaplager, Albertus Juang membenar dirinya bersama belasan aparat terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos RI.
Albertus mengungkapkan, data penerima bantuan sosial itu diterima langsung dari Kemensos.
“Saya dan aparat desa benar-benar tidak tahu terkait daftar penerima Bansos dari Kemensos itu,” ungkap Albertus, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu malam.
“Kami juga sudah koordinasi agar bantuan sosial tahap 1 yang dibagikan hari ini, jatah untuk kepala dan aparat untuk dikembalikan. Biar bantuan itu diberikan kepada warga yang benar-benar perlu dapat bantuan,” sambung Albertus.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
