Terkini.id,Jeneponto – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto mengajak untuk aktif menjadi pengawas partisipatif pada pemilihan Presiden, Pilcaleg dan DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan dihelat pada 17 April 2019 mendatang.
Hal itu dibahas dalam sosialisasi pengawasaan partisipatif yang melibatkan peserta dari sejumlah organisasi mahasiswa, Komunitas motor dan para awak media cetak yang digelar di aula Hotel Bintang Karaeng, Jalan HV.Worang Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu Jeneponto, Jumat, 15 Maret 2019.
Sosialisasi tersebut dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, Guru Besar Unhas, Prof Dr. Anwar Borahima, Ketua Bawaslu Jeneponto, Saiful, Komisioner Bawaslu Jeneponto, Hamka dan Sampara Halid.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Saiful mengatakan dalam sambutanya, sosialisasi pengawasan partisipatif sudah beberapa kali dilaksanakan dengan sejumlah organisasi dan lembaga lain.
“Kami Bawaslu Jeneponto mengharapkan semua stakeholder dapat membangun kerjasama dengan Bawaslu untuk mewujudkan terciptanya sebuah pemilu yang demokratis, pemilu yang bersih dari segala bentuk pelanggaran,” tegas Saiful.
- Bawaslu Sulsel Raih Penghargaan Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif Teraktif se-Indonesia
- Ketua Bawaslu Sulsel Lakukan Monitoring Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
- Plh Sekda Motivasi Diklatpim Administrator dan Pengawas Lingkup Pemprov Sulsel
- Bawaslu Jeneponto Gelar Seminar Pengawasan Partisipasif
- Potensi Klaster Pasar Darurat di Tengah Lemahnya Pengawasan
Sementara Pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad mengatakan, dari pemetaan yang dilakukan Bawaslu ditemukan adanya potensi masyarakat yang tidak akan menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2019.
“Masih banyak masyarakat yang menganggap masa bodoh, masyarakat menganggap bahwa pemilu itu tidak penting dengan alasan siapapun yang terpilih itu juga kita tidak punya efek, untuk itu dengan adanya anggapan masyarakat seperti itu, maka kita semua harus terus mensosialisasikan pemilu untuk memberikan pemahaman bahwa tidak menyalurkan hak suaranya atau golput bukan pilihan, dan masyarakatlah yang sangat berperan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,”ungkap Saiful Jihad.
Menurutnya, tidak datang di tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya bukan solusi.
“Kami berharap masyarakat dapat menentukan pemimpin negara dan wakil rakyat yang baik, untuk itu kami sangat mengharapkan yang hadir untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat berbondong-bondong ke TPS pada 17 April mendatang, jangan sampai masyarakat ikut berdosa melakukan kesalahan karena kita tidak ikut memilih yang terbaik,”ujarnya.
Pada kesempatan itu, Saiful Jihad, menegaskan politik uang dan sejenisnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
“Bukan saja undang-undang yang melarang bagi-bagi uang atau sejenisnya, namun agama Islam pun melarang, tempat pelaku suap menyuap adalah neraka,” tegasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
