Bawaslu Jeneponto Gelar Seminar Pengawasan Partisipasif

Bawaslu Kabupaten Jeneponto menggelar Seminar Pengawasan Pasrtisipasif/Syarief

Terkini.id, Jeneponto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto menggelar Seminar Pengawasan Pasrtisipasif dengan tema Sinergitas Bawaslu pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam membangun demokrasi yang bermartabat di Butta Turatea.

Seminar tersebut berlangsung di Ruang Pola Panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto dengan menerapkan protokol kesehatan dengan narasumber
Dr Jayadi Nas dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Jeneponto yang diwakili Asisten Administrasi Umum Pemkab Jeneponto, Khaerul Gassing, dihadiri Ketua DPRD Jeneponto,Hj Salmawati, Pimpinan Bawaslu Sulsel.

Selain itu, juga hadir Ketua dan Pimpinan Bawaslu Jeneponto dan beberapa Kepala OPD dengan melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa serta OKP, OMS, Jurnalis, LSM, tokoh agama dan masyarakat.

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Pemkab Jeneponto, Khaerul Gassing mengapresiasi upaya Bawaslu Jeneponto yang telah menginisiasi seminar yang diharapkan dapat melahirkan sinergisitas yang baik dalam pengawasan pelaksanaan pemilu.

Menarik untuk Anda:

“Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat positif dalam melahirkan demokrasi yang sehat, karena tugas penting pemerintah dan Bawaslu serta KPU adalah mengedukasi masyarakat, memberikan pendidikan politik, memberikan demokrasi yang sehat, berkualitas, dan bermanfaat,” kata Iksan Iskandar dalam sambutannya.

Iksan Iskandar pun menegaskan bahwa pengawasan merupakan keharusan sebab hal tersebut merupakan elemen yang kuat dalam penyelenggaraan demokrasi, baik itu Pemilu, Pilkada maupun pemilihan Desa.

“Penyelenggaraan dan Pengawas Pemilu bersama negara seperti TNI dan kepolisian serta seluruh lapisan masyarakat dituntut mewujudkan Pemilu selalu ada strategis dalam membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan stabilitas politik nasional di butta Turatea,” jelasnya.

Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam pengembangan demokrasi adalah mengupayakan pemanfaatan berbagai media informasi dan komunikasi.

“Kita optimalkan media sosial sebagai media yang produktif pelibatan insan pers dan aparatur sipil negara pula senantiasa diarahkan untuk menjunjung tinggi semangat netralitas dan profesionalisme,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Saiful menyebutkan bahwa racun bagi demokrasi ialah politik uang.

Menurutnya, akan banyak dampak buruk dari praktik tersebut, salah satunya ialah jabatan yang diperjualbelikan.

Kegiatan terkait dengan pengawasan partisipatif ini adalah amanah yang diberikan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 diatur tentang bagaimana Bawaslu melakukan pengembangan pengawasan partisipatif, hadirnya Bawaslu kita harapkan semakin memperbaiki kualitas demokrasi di daerah Jeneponto semakin baik,” ungkap Saiful.

Menurutnya, data pemilih dan politik uang merupakan hal yang cukup merisaukan disetiap perhelatan Pemilu, Pilkada maupun pemilihan Kepala Desa.

“Dengan UU Pemilu tahun 2017 memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya dan politik uang itu adalah racun Politik. Jika ada politik uang, jangan harap masyarakat dapat menikmati pembangunan yang berkualitas,” urainya.

Untuk itu, Saiful berharap seminar tersebut menjadi pembuka jalan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

“Kunci suskses pelaksanaan pemilu adalah adanya partisipasi masyarakat, semakin besar partisipasi masyarakat, maka akan semakin berkualitas pula pelaksanaan pemilu,” tutup Saiful.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

22 Anggota DPRD Jeneponto Tolak Pasal Omnibus Law yang Dinilai Tidak Pro Rakyat

Tolak UU Omnibus Law, Demonstran di Jeneponto Minta Kapolda Copot Kapolres

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar