Cerita Sukses Pelaku UMKM Setelah Menerapkan SNI

Talkshow Success Story Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Hotel Harper Perintis, Selasa 10 September 2019 / Foto Terkini.id : Kamsah
Talkshow Success Story Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Hotel Harper Perintis, Selasa 10 September 2019 / Foto Terkini.id : Kamsah

Terkini.id, Makassar – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar bincang-bincang kisah sukses pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) usai menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kisah sukses pengusaha ini diharapkan memicu semangat pengusaha lain untuk menerapkan SNI.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional, Zakiyah, mengatakan cerita sukses ini menggali pengalaman-pengalaman pelaku UMKM selama penerapan SNI.

“Baik dampaknya terhadap industri mereka, dan bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya,” kata Zakiyah usai Talkshow Success Story Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Hotel Harper Perintis, Selasa 10 September 2019.

Zakiyah berharap cerita sukses pengusaha yang menerapkan SNI dapat menginspirasi pelaku UMKM lain. Pemerintah terus mendorong UMKM tumbuh dan berkembang dengan SNI.

Masih sedikit UMKM di Sulawesi Selatan yang menerapkan SNI. Jumlahnya belum sampai 5 persen dari keseluruhan UMKM.

“Ini tantangan bagi kami dan pemerintah daerah setempat, untuk mensosialisasikan SNI kemudian bisa menfasilitasi UMKM,” paparnya.

Butuh komitmen dari pelaku UMKM agar menyediakan finansial dan sumberdaya manusia unggul. Karena penerapan SNI terbukti mampu menaikkan pendapatan pelaku usaha.

Banyak UMKM belum mau menggunakan SNI, karena informasi mengenai standar yang belum sampai. Masyarakat masih menganggap penerapan SNI mahal.

“Masyarakat berpikir tanpa penerapan standar, dagangan saya juga laku, jadi pola pikir. Selain itu, dukungan konsumen terkait hak mereka untuk memperoleh produk yang baik dan berstandar juga tidak berjalan,” kata Zakiyah.

“Akhirnya tidak menuntut. Harus ada sistem yang membantu UMKM menerapkan standar SNI,” sambungnya.

Ia mengatakan, biaya sertifikasi bergantung tiga komponen besar. Antara lain, biaya pengujian, biaya assessment oleh tenaga ahli, dan biaya administrasi lain.

“Karena itu beragam. Ada yang Rp 10 juta, ada yang Rp 25 juta. Tergantung dari produknya. Pengujian tergantung berapa parameter, karena ini berpengaruh soal berapa parameter,” ungkapnya.

Khusus untuk UMKM, kata Zakiyah, ada kewajiban dari pemerintah yang diatur dalam UU, untuk memberi subsidi ke pengusaha. Untuk pembiayaan sertifikasi, dan saat konsultasi.

Ia berharap dengan kisah sukses ini, banyak UMKM yang menerapkan standar SNI. Konsisten mutunya. Penerapan SNI secara tidak langsung melakukan perlindungan terhadap lingkungan.

“Artinya standar tidak berlebihan dan bahan baku tidak dibuang, efisiensi, dan tingkat kepercayaan konsumen meningkat. Sekaligus memelihara sumber daya alam,” pungkasnya.

Peserta Talkshow Success Story Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Hotel Harper Perintis, Selasa 10 September 2019 / Foto Terkini.id : Kamsah
Peserta Talkshow Success Story Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Hotel Harper Perintis, Selasa 10 September 2019 / Foto Terkini.id : Kamsah

Butuh Literasi ke Pelaku Usaha

Perwakilan UKM UD Naga Mas, Narto, bercerita soal proses yang harus ia tempuh. Agar produk kecap lombok cap dua jempol miliknya menggunakan SNI.

“Harus ada kesadaran dari pelaku usaha sendiri. Dari pengusaha banyak yang tidak tahu apa faedah standar SNI,” ungkap Narto.

Ia mengatakan, SNI memberi jaminan suatu produk untuk dikonsumsi. Jadi, kata dia, peranan pemerintah memberikan edukasi terhadap pelaku usaha sangat penting. SNI sangat dibutuhkan setiap produk. Walaupun sifatnya tidak wajib.

“Tetapi ini berhubungan dengan makanan, dan konsumen. Otomatis berhubungan dengan kesehatan,” paparnya.

Produk makanan saat ini, kata Narto, tak bersumber dari satu bahan. Tetapi bermacam-macam bahan. Ia menyebut ada yang sifatnya kimiawi dan ada yang alami.

“Dengan adanya SNI, pelaku usaha bisa memberikan parameter dan batasan bahwa kandungan yang diperbolehkan layak dikonsumsi,” ungkapnya.

Dengan adanya SNI, dia mengatakan ada standar yang tak bisa dilewati. Sertifikasi dilakukan setiap tiga tahun.

Sejak Narto menggunakan SNI, Ia hanya memproduksi kecap 5 ton. Setelah berstandar SNI, pabriknya mampu menghasilkan 9 ton.

ldrus Perwakilan UKM Garam Reski mengatakan, untuk mendapatkan standar SNI, maka yang paling utama harus diperhatikan adalah bahan baku dan kemasannya.

Sebelum menerapkan SNI, produksi Garam Reski 500 Kg per hari. Setelah SNI, produksinya meningkat 100 setengah ton per hari.

Risdayanti Perwakilan UKM Pokhlaksar KSM Tenggiri mengatakan, SNI mampu meyakinkan masyarakat bahwa produk tersebut berkualitas dan higienis.

Ia mengatakan, pelaku UMKM harus selalu berusaha dan bekerja keras. “Harus betul-betul dengan standar komposisi yang telah ditetapkan. Tempat higienis, kemasan yang bersih, dan bagian produksi menjadi perhatian,” tutupnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini