Dibatalkan DPR, Pansus Jiwasraya Tinggal Wacana

Jiwasraya
Asuransi Jiwasraya. (Foto: Tirto)

Terkini.id, Jakarta – Kasus korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya membuat DPR RI memunculkan wacana membentuk panitia khusus (pansus).

Pansus Jiwasraya dinilai menjadi wadah tepat bagi anggota dewan untuk turut mengawal dan mengawasi pengusutan kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi berpelat merah itu.

Melansir dari kompascom, usulan Pansus Jiwasraya bahkan sempat menggema dalam rapat paripurna DPR, Senin 13 Januari 2020 lalu.

Anggota dewan dari sejumlah fraksi menyampaikan interupsi terkait pembentukan Pansus Jiwasraya.

Akan tetapi, pada akhirnya wacana Pansus Jiwasraya meredup.

Menarik untuk Anda:

Hal itu setelah ada dorongan dari pimpinan DPR agar komisi terkait membentuk panitia kerja (panja) masing-masing.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad awal 2020 lalu menyampaikan, sudah ada lima dari sembilan fraksi yang setuju untuk membentuk Pansus Jiwasraya.

Lima fraksi itu, menurut Dasco, adalah NasDem, PKS, Gerindra, Demokrat, dan Golkar.

Kala itu, dia mengatakan DPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah (bamus) untuk membahas usul pembentukan pansus tersebut.

Dianggap memakan waktu

Wacana membentuk Pansus Jiwasraya akhirnya gagal.

Dasco pun mengatakan, pimpinan DPR mendorong komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI untuk membentuk panitia kerja (panja).

“Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera,” ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dia menyatakan, DPR mesti bergerak cepat untuk menyeimbangkan langkah pemerintah dalam penanganan krisis Jiwasraya.

Hal ini menyusul penetapan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya oleh Kejaksaaan Agung.

Menurut Dasco, pembentukan pansus akan memakan waktu lama.

Diketahui, pembentukan pansus harus berdasarkan usulan minimal 25 anggota dan lebih dari satu fraksi.

Dasco pun menjelaskan Komisi III mengawasi proses penegakan hukum, Komisi VI mengawasi kinerja BUMN, dan Komisi XI mengawasi keuangan BUMN.

Komisi VI DPR gerak cepat bentuk panja

Di hari yang sama, Rabu (15/1/2020), Komisi VI DPR kemudian menggelar rapat internal. Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN pun memutuskan membentuk Panja Jiwasraya.

Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pembentukan Panja diharapkan dapat memperjelas akar masalah kasus PT Asuransi Jiwasraya.

“Dengan keputusan internal Komisi VI tersebut, maka khususnya terkait PT Jiwasraya Persero diharapkan dapat lebih jelas peta masalah dan dapat ditemukan solusi yang tepat,” kata Rieke.

Rieke memastikan, panja Jiwasraya tidak akan mengganggu proses dan penegakan hukum yang sedang berjalan.

Ia juga mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aset-aset para pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya.

“Kemudian, pihak penegak hukum terkait berani melakukan sita aset para pelaku pengemplang uang nasabah PT Jiwasraya, tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Geger 4 Persen Emas di China Diduga Palsu usai Skandal Pemalsuan Terbesar Diungkap

Bos Muamalat Sulampua Pimpin Asosiasi Bank Syariah Sulsel

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar