Masuk

Soal Kenaikan Harga BBM, Din Syamsuddin Sebut Jokowi Rezim yang Tidak Pro Rakyat!

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin belum lama ini mengkiritik pemerintahan perihal kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah resmi menaikkan harga sejumlah BBM termasuk beberapa yang disubsidi, seperti Pertalite dan Solar.

Lantas hal tersebut Din Syamsuddin menilai kenaikan harga BBM ini menunjukkan rezim Presiden Jokowi tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

Baca Juga: Ridho Rahmadi: Dua Periode Pemerintahan Jokowi Tidak Menunjukkan Perbaikkan Pemberantasan Korupsi

Pasalnya, hal ini juga berpotensi memicu merangkaknya harga bahan pokok.

“Menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat,” kata Din.

Selain dari itu, Din bahkan menyebut, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok.

Baca Juga: Ibu Eliezer Minta Tolong ke Presiden: Tolong Bapak, Kami Merasa Tidak Ada Keadilan Untuk Icad

“Jika ini terjadi maka rakyat akan semakin sengsara, dan sulit untuk bangkit pascapandemi sebagaimana yang sering didengung-dengungkan dalam rangka G20 Recover Together, Recover Stronger atau Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat,” ucap Din. Dikutip Terkini.id dari Wartaekonomi. Senin, 5 September 2022.

Dia mengutarakan, kenaikan harga BBM bisa dicegah apabila pemerintah mencermati upaya-upaya lain untuk mengurangi beban APBN. Misalnya, pemerintah bisa menghentikan proyek yang memakan biaya tinggi seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

“Bahkan kalau Presiden arif bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota Baru yang memerlukan dana besar,” ujar Din.

Di samping itu, Din meminta pemerintah untuk serius membasmi korupsi di Indonesia. Sebab, praktik rasuah juga menjadi faktor penyebab terjadinya krisis perekonomian.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Hadiri Rakornas, Presiden Jokowi Ingatkan Kebijakan Berbasis Data

“Betapa banyak uang negara atau uang rakyat yang dirampas oleh para penjahat, termasuk pejabat yang banyak disebut memanfaatkan jabatannya untuk menjarah aset negara, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu semua adalah bentuk kezaliman yang nyata,” pungkas Din.

Hingga berita ini ditayangkan belum lagi ditemukan respond pihak Presiden Jokowi terkait kritikan yang dilontarkan Din Syamsuddin.

Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBMsubsidi dan subsidi, meliputi Pertalite, solar, dan Pertamax pada Sabtu, 3 September.

Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi persnya disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube, Sekretariat Presiden.

“Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain, Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter,” kata Arifin.