Disalahkan Atas Pembatalan Audisi Badminton, Eks Komisioner KPAI: ‘Bangsa Keblinger’

Audisi Badminton
Audisi Badminton PB Djarum. (Foto: Beritagar)

Terkini.id, Jakarta – Polemik audisi badminton antara PB Djarum Kudus dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menjadi perbincangan hangat publik Tanah Air.

Sebelumnya, keputusan PB Djarum untuk menghentikan program audisi umum beasiswa bulu tangkis tersebut lantaran adanya desakan dari KPAI.

KPAI meminta Djarum untuk tidak menggunakan nama produknya untuk semua kegiatan audisi karena ada temuan kasus eksploitasi anak.

Langkah KPAI tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas polemik tersebut, berbagai pihak menyalahkan langkah yang dilakukan KPAI.

Audisi Badminton
Mantan Komisioner KPAI Hedi Supeno. (Foto: Suaramerdeka)

Tanggapan mantan Komisioner KPAI, Hadi Supeno

Menyikapi hal itu, mantan Komisioner KPAI Hadi Supeno menyayangkan sikap sejumlah pihak yang melemparkan kesalahan tersebut kepada KPAI.

“Di semua negara maju, rokok ditolak menjadi sponsor. Di Indonesia malah para pelaku olahraga yang mengejar. Ketika KPAI mengingatkan justru disalahkan, ini namanya bangsa keblinger,” kata Hadi seperti dilansir dari Detik, Senin, 9 September 2019.

“Langkah yang dilakukan KPAI saat ini sudah benar. Mestinya saat ini masyarakat mendukung langkah KPAI. Sebab KPAI sudah melakukan fungsi pengawasan atas dugaan eksploitasi anak,” lanjutnya.

Hadi juga menilai sikap yang dilakukan KPAI sudah sesuai dengan aturan. Dalam undang-undang disebutkan larangan melibatkan anak dalam kampanye rokok.

“Selain rokok, seperti halnya melarang anak dalam perjudian, narkoba, politik, perang dan sebagainya,” terangnya.

Kendati demikian, mantan Wakil Bupati Banjarnegara ini menyarankan agar kedua belah pihak dalam hal ini PB Djarum dan KPAI tetap melakukan penjaringan bibit tanpa embel-embel promosi.

“Misalnya, tidak ada jersey anak bertuliskan merek rokok,” ujar Hadi.

“Kalau PB Djarum sudah melakukan ini, berarti sudah ada jalan tengah. Artinya antara KPAI dan PB Djarum sudah tidak perlu bertemu. Yang penting ketentuan perlindungan anak sudah disuarakan,” pungkasnya.

Komentar

Rekomendasi

Belum Cukup Setengah Hari, 38 Orang Dimakamkan karena Corona di DKI Jakarta

Pemprov Sulsel Kaji Dampak Korona di Industri Pariwisata dan Ekraf

Bupati Morowali Utara Meninggal di Makassar, Sempat Dites Covid-19

Bupati Morowali Utara Meninggal Dunia di RSUP Wahidin Makassar

Polisi Tangkap Warga yang Menolak Pemakaman Jenazah Pasien Terduga Corona

Viral, Driver Ojol Ini Lindungi Makanan Pesanan Pelanggan dari Semprotan Disinfektan

Hendak Kabur, Pasien Positif Corona Ini Pukul dan Gigit Perawat

Beredar Kabar 6 Penumpang Kapal dari Sulawesi Positif Corona, Ini Faktanya

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar