Disalahkan Atas Pembatalan Audisi Badminton, Eks Komisioner KPAI: ‘Bangsa Keblinger’

Audisi Badminton
Audisi Badminton PB Djarum. (Foto: Beritagar)

Terkini.id, Jakarta – Polemik audisi badminton antara PB Djarum Kudus dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menjadi perbincangan hangat publik Tanah Air.

Sebelumnya, keputusan PB Djarum untuk menghentikan program audisi umum beasiswa bulu tangkis tersebut lantaran adanya desakan dari KPAI.

KPAI meminta Djarum untuk tidak menggunakan nama produknya untuk semua kegiatan audisi karena ada temuan kasus eksploitasi anak.

Langkah KPAI tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas polemik tersebut, berbagai pihak menyalahkan langkah yang dilakukan KPAI.

Audisi Badminton
Mantan Komisioner KPAI Hedi Supeno. (Foto: Suaramerdeka)

Tanggapan mantan Komisioner KPAI, Hadi Supeno

Menyikapi hal itu, mantan Komisioner KPAI Hadi Supeno menyayangkan sikap sejumlah pihak yang melemparkan kesalahan tersebut kepada KPAI.

“Di semua negara maju, rokok ditolak menjadi sponsor. Di Indonesia malah para pelaku olahraga yang mengejar. Ketika KPAI mengingatkan justru disalahkan, ini namanya bangsa keblinger,” kata Hadi seperti dilansir dari Detik, Senin, 9 September 2019.

“Langkah yang dilakukan KPAI saat ini sudah benar. Mestinya saat ini masyarakat mendukung langkah KPAI. Sebab KPAI sudah melakukan fungsi pengawasan atas dugaan eksploitasi anak,” lanjutnya.

Hadi juga menilai sikap yang dilakukan KPAI sudah sesuai dengan aturan. Dalam undang-undang disebutkan larangan melibatkan anak dalam kampanye rokok.

“Selain rokok, seperti halnya melarang anak dalam perjudian, narkoba, politik, perang dan sebagainya,” terangnya.

Kendati demikian, mantan Wakil Bupati Banjarnegara ini menyarankan agar kedua belah pihak dalam hal ini PB Djarum dan KPAI tetap melakukan penjaringan bibit tanpa embel-embel promosi.

“Misalnya, tidak ada jersey anak bertuliskan merek rokok,” ujar Hadi.

“Kalau PB Djarum sudah melakukan ini, berarti sudah ada jalan tengah. Artinya antara KPAI dan PB Djarum sudah tidak perlu bertemu. Yang penting ketentuan perlindungan anak sudah disuarakan,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Selamat Jalan Mr Crack

DI dunia yang dihuni tujuh miliar penduduk, ada segelintir orang -- mungkin tak sampai selusin -- yang disebut dengan jenaka sebagai gipsy aeronautics. Orang-orang
Opini

Joshua Wong, Tokoh Utama Demo Hong Kong

IA ditangkap. Ia dibebaskan. Ia dilarang pergi ke luar negeri. Ia diizinkan pergi.Itulah hebatnya hukum di Hongkong. Peninggalan Inggris.Joshua adalah salah satu tokoh utama
Opini

Tentang Perlindungan Anak

INI kejadian tahun 2010. Sorang anak kecil datang menghampiri saya dan menawarkan payung untuk saya bisa menerobos hujan keluar dari stasiun BusWay. Saya tersenyum
Opini

Pemerintahan Yang Berubah

PERNAHKAH kita menyelami bahwa keberadaan pemerintah tidak lain dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Namun, seringkali kita meragukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan dengan
Opini

Mengenal Kaltim Calon Ibu Kota Kita

TAHUKAH anda bahwa satu satunya lahan di Kalimantan Timur yang tidak dikuasai penambang dan HTI (Hutan Tanaman Industri) adalah Balikpapan. Merujuk salinan Dinas Energi dan
Opini

Ibu Kota Baru

SAYA tahu lokasi itu. Yang direncanakan jadi ibu kota baru Republik Indonesia itu. Yang kemarin diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi itu.Di Kaltim ada
Opini

Tanda-tanda Resesi

17 Agustus tahun ini.Tiga hari sebelumnya.Jam 6 pagi waktu New York.Itulah hari pertama kurva terbalik: yield bond jangka panjang lebih rendah dari yield bond
Opini

74 Tahun Indonesia, Merdeka dalam Penindasan

TANGGAL 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun.Berbagai macam bentuk kegiatanpun dilakukan dalam rangka