Terkini, Pasangkayu – Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak terus dilakukan.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasangkayu menggelar forum audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Ruang Paripurna DPRD Pasangkayu, Selasa 1 Juli 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, I Putu Purjaya, dan turut dihadiri oleh anggota DPRD, pimpinan OPD, serta pejabat pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Putu menegaskan pentingnya kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal.
“Pajak adalah tulang punggung pembiayaan negara dan daerah. Sinergi nyata dan berkelanjutan antara DJP dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung kemandirian fiskal,” ujar Putu.
Kepala KPP Pratama Mamuju, La Ode Irfah Firdaus, mengungkapkan bahwa Pasangkayu memiliki sektor ekonomi unggulan yang potensial, seperti tambak udang vaname, perkebunan sawit, serta perikanan tangkap berorientasi ekspor. Menurutnya, potensi tersebut bisa meningkatkan penerimaan pajak pusat sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara sinergis.
“DJP siap mendukung upaya pemda untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada demi pembangunan yang berkelanjutan,” kata La Ode.
Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, seperti pengawasan bersama sektor perikanan dan rencana pembentukan forum CSR yang melibatkan industri kelapa sawit di daerah.
- Di Tengah Ancaman Global, Cadangan Beras RI 5 Juta Ton, DPR Angkat Topi
- UMKM dan Pesantren REWAKO 2026 Dibuka, KPwBI Provinsi Sulsel Dorong untuk Naik Kelas
- Kalla Translog Konsisten Jalankan Program Donor Darah dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan, Wujud Komitmen ESG
- Membangun Kekuatan, Membuka Jalan Kesejahteraan, Satgas TMMD ke-128 Bangun Talud, Jamin Infrastruktur Desa
- Membangun Dasar Pemerintahan Bersih, Kolaborasi Pemkab Jeneponto dan KPK Gagas Pencegahan Korupsi
Wakil Ketua Komisi II DPRD Pasangkayu, Muhammad Dasri, dalam forum itu juga mengusulkan agar DJP dilibatkan dalam penyusunan regulasi daerah, khususnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Niaga Kelapa Sawit yang sedang dibahas.
“Kami ingin DJP terlibat memberikan masukan agar regulasi ini lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan PAD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Sigit Purnomo, menyambut baik inisiatif kolaborasi ini. Menurutnya, sinergi antara DJP dan pemda merupakan kunci penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal.
“Forum seperti ini penting untuk menyatukan langkah dan meningkatkan kontribusi nyata sektor pajak dalam pembangunan daerah,” kata Sigit.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
