Makassar Terkini
Masuk

Dukung Pemekaran Papua, Wali Kota Jayapura: Pemberian Dana Kepada Kota Kami Sangat Sedikit!

Terkini.id, JakartaWali kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dukung pemekaran Papua, dirinya mengaku bahwa pemberian dana otonomi khusus kepada kota Jayapura sangat kecil atau sangat sedikit.

Benhur Tomi Mano menilai pemekaran ini akan berdampak kepada pembangunan yang merata, kesejahteraan, dan mempermudah akses masyarakat ke tempat-tempat pelayanan umum.

Dia mengatakan menyatakan dukungannya tersebut ketika menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura.

“Saya mendukung pemekaran Papua guna pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat,” ujar Benhur Tomi Mano menjelaskan.

Wali Kota Jayapura itu menilai pemekaran Papua harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua cukup banyak dan daerah terisolir terjauh cukup banyak sehingga daerah otonom baru (DOB) harus segera diwujudkan.

Pembentukan DOB atau pemekaran Papua, menurut Benhur, diharapkan bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan, kesehatannya, dan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin baik.

“Dengan DOB, pembagian wilayah merata sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya bertumpu pada ibu kota provinsi di Papua,” ujar Benhur Tomi Mano dalam dikutip dari Pikiran Rakyat, pada Sabtu, 30 April 2022.

Dia berharap dengan berbagai tujuan tersebut, maka rencana DOB bisa segera terwujud dengan melakukan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah.

Benhur menjelaskan Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua yang dipimpinnya memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan penumpukan masyarakat di ibu kota provinsi.

 

“Pemberian dana otonomi khusus (otsus) kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya,” ucapnya.

 

Dia mengatakan dengan visi Jayapura membangun dari kampung ke kota, pihaknya membagi habis dana otsus untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI.

 

Sementara itu, lanjut dia, terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti ini.

 

Tapi, Benhur menegaskan keputusan terakhir ada di pemerintah pusat dengan melihat bagaimana Papua harus maju dan sejahtera.

 

“Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB,” kata dia.

 

Hal itu, katanya, karena kebijakan pemerintah pusat tidak mungkin menyengsarakan rakyatnya, tetapi untuk memajukan rakyatnya agar maju di segala bidang, baik itu pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

 

“Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut,” ujar Benhur Tomi Mano.