Fadli Zon Soroti Pengajian Pelni, Komisaris BUMN: Apa Urusannya dengan Anda

Terkini.id, Jakarta – Politisi Gerindra, Fadli Zon berdebat sengit dengan Komisaris BUMN Pelindo I Irma Suryani terkait pengajian di PT Pelni yang dituding radikalisme oleh Komisaris Independen Pelni Kristia ‘Dede’ Budhyarto.

Perdebatan sengit antara Fadli Zon dan komisaris BUMN terkait pengajian Pelni tersebut terlihat saat keduanya tampil di program Catatan Demokrasi yang tayang di kanal Youtube tvOne, seperti dilihat pada Rabu 14 April 2021.

Dalam tayangan berjudul ‘Stempel Radikal, Ulama Dicekal’ tersebut, Fadli Zon awalnya menyindir Pelni yang semestinya mengurus isu pelayaran namun mencuat hanya lantaran pengajian Ramadhan dan bukan karena prestasi.

“Sayang sekali sebuah BUMN yang dikenal menjadi sebuah objek pembicaraan bukan karena prestasinya. Tapi, karena ada komisaris independen mengatakan yang saya kira menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat yang tidak perlu,” ujar Fadli Zon.

Ia pun lantas menilai, tidak ada salahnya melakukan pengajian dan masyarakat juga bebas memilih penceramah untuk membawakan pengajian tersebut.

Maka dari itu, Fadli pun mempertanyakan ke Irma Suryani mengapa Pelni melarang pengajian itu.

“Kenapa harus dilarang?,” tanya Fadli Zon ke Irma Suryani.

Menjawab pertanyaan tersebut, komisaris BUMN itu lantas dengan tegas membantah pernyataan Fadli yang menyebut Pelni melarang pengajian.

“Siapa yang melarang? Ini dia, ini dia menurut saya fitnah lagi. Tidak ada ceramah dilarang di Pelni. Tidak ada penceramah dilarang di Pelni,” tegas Irma.

Mendengar jawaban Irma tersebut, Fadli lantas menyinggung pernyataan Komisaris Pelni Dede Budhyarto yang menyatakan panitia pengajian dicopot karena terlibat radikalisme.

Terkait hal itu, Irma pun mengatakan bahwa masalah pencopotan di tubuh Pelni merupakan wewenang dari BUMN yang bersangkutan dan bukan urusan Fadli Zon.

“Kalau soal itu kan soal internal Pelni, Apa urusannya dengan Anda?,” kata Irma.

Fadli Zon pun membalas dengan mengatakan bahwa dirinya adalah anggota DPR yang memiliki tugas mengawasi negara. Sementara Pelni merupakan BUMN milik negara.

“Saya kan pengawas. BUMN, BUMN itu milik negara,” ucap Fadli.

“Iya, tapi BUMN itu punya code of conduct, BUMN punya legalitas  Terus Anda siapa mau ngatur-ngatur BUMN juga. Nggak bisa,” balas Irma.

Menurutnya, Fadli Zon selaku anggota DPR memang boleh melakukan kontrol terhadap negara. Akan tetapi, kata Irma, Fadli tidak boleh asal menilai BUMN termasuk soal pengajian Pelni.

“Anda boleh kontrol, boleh. Tapi, nggak boleh juga mengatakan BUMN meng-hire buzzer. Itu nggak benar,” ujarnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.