Forum Orang Tua Murid Ancam Seruduk Rujab Gubernur, Ini Penyebabnya

Terkini.id, Makassar – Melihat masih carut marutnya perkembangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khusuanya di tingkat SMK dan SMA di kota Makassar, membuat Forum Orangtua Murid dalam waktu dekat akan seruduk Rumah Jabatan Gubernur untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Selain rumah jabatan, forum tersebut akan melakukan aksi yang sama di kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Senin 20 Juli 2020 mendatang.

Dimana Ketua Forum Orangtua Murid, Herman Hafid Nassa mengatakan, merasa tidak ada tanggapan atas keluhan- keluhan orangtua yang telah disampaikan ke Dinas Pendidikan Sulsel.

“Kami mengambil kesimpulan bahwa penanggungjawab sistim PPDB adalah Gubernur. Jika Dinas Pendidikan tidak menggubris keluhan kami maka Gubernurlah yang harus bertanggungjawab,” ujar Herman.

Adapun tuntutannya adalah pertama, sistim penarikan jarak atau zonasi harus dievaluasi dan Telkom harus bertanggungjawab karena kuat dugaan ada unsur bisnis di dalamnya.

Kedua, tidak transparannya sekolah mengenai jumlah siswa yang bakal diterima, baik yang daftar ulang dan yang tidak mendaftar ulang.

Ketiga, sekolah yang ingin menurunkan tipe sekolah dari A ke B harus berdasarkan keputusan tim kementrian akreditasi.

Jadi tidak bisa serta merta mengurangi penerimaan siswa mengingat banyaknya animo masyarakat yang ingin masuk di sekolah Negeri.

Untuk itu diduga kuat dengan adanya kondisi ini, ada semacam rencana pengalihan siswa ke sekolah swasta bagi yang tidak lulus ke sekolah negeri.

“Kenapa demikian karena adanya penekanan di sekolah negeri terkait pembatasan kuota penerimaan siswa. Padahal harusnya pengurangan jumlah penerimaan siswa itu melalui kajian dan berdasarkan SK dari kementrian akreditasi,” urai Herman.

Salah satu contoh yang digambarkan adalah SMAN 5 bisa terima 15 kelas sementara yang lain seperti SMAN 17 tidak. Sehingga ada indikasi diskriminasi dan mengarah pada Swastanisasi.

“Kekhawatirannya jika anak-anak masuk di swasta kendalanya ada pada faktor ekonomi. Ada banyak contoh siswa ditahan ijasahnya karena alasan menunggak biaya sekolah,” imbuhnya.

Selain itu, sekolah swasta yang bisa diandalkan di Makassar masih bisa dihitung jari. Tapi lagi lagi tentu banyak warga tidak mampu.

“Olehnya kami minta kepada Gubernur Sulsel harus tegas terhadap instansi dan oknum oknum yang bermain di dalamnya apalagi sampai sekarang tidak ada Pergub yang mengaturnya,” tegasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.