FPI Bubar, Lalu Apa?

FPI Bubar

PEMERINTAH resmi melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. 

6 pejabat setingkat menteri meneken SKB ini. Ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI. Pertama, UU No 16 Tahun 2017 tentang Ormas dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas. Ketiga, Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk diperpanjang. Jadi sebenarnya, secara de jure FPI sudah dianggap bubar per 20 Juni 2019. 

Keempat, bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang Ormas. 

Kelima, sebanyak 35 orang anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme. 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Ada 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana. Selain itu, FPI juga dinilai punya rekam jejak mendukung ISIS. Keenam, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum saat FPI melakukan razia atau sweeping.

Menarik untuk Anda:

Pembubaran dan pelarangan FPI mengingatkan saya pada dua hal. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada era Wiranto, dan wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN pada era Menag Fachrul Razi. 

Jika tujuan pembubaran HTI kala itu untuk mencegah perkembangan ideologi yang mengancam keutuhan NKRI, maka efektifitasnya patut dipertanyakan. HTI memang bubar, namun anggotanya sudah menyebar ke pelbagai elemen. 

Lihat bagaimana Erick Thohir dibuat repot membersihkan Kementerian BUMN dari paparan radikalisme. Begitupun di sejumlah instansi pusat hingga daerah.

Saya juga teringat wacana pelarangan cadar dan cingkrang. Jika waktu itu terealisasi, pelarangan ini justru hanya akan membuat aparat kesulitan mendeteksi penganut radikalisme. Tak ada lagi diferensiasi. Yang radikal dan yang toleran, penampilannya dipaksa sama. Meski sebenarnya, menjustifikasi ideologi seseorang lewat penampilan juga masih bisa diperdebatkan. 

Untungnya ide Fachrul Razi itu hanya heboh di media sampai akhirnya diganti. Sebenarnya saya berharap Gus Yaqut sebagai suksesor belajar dari Fachrul. Bekerjalah dalam senyap. Terlalu banyak berstatement di media tidak bermanfaat apa-apa selain menambah panjang gibah netizen. 

Kembali ke pembubaran tadi. Apakah dengan dilarangnya FPI solusi atas masalah radikalisme? Dalam jangka panjang sepertinya tidak. 

Yang untung atas bubarnya FPI, hanya tukang baliho, tukang sablon dan tukang jahit. FPI kemungkinan akan berganti nama dengan akronim yang sama. Atau mungkin memilih nama yang lebih akseptabel, yang lebih ramah. Alih-alih mempertahankan nama ‘Front’ yang terkesan ofensif. Sisanya, ya tinggal pesan baliho, bendera dan baju seragam baru. 

Pemerintah hanya membubarkan organisasinya. Bukan orang-orangnya, apatah lagi ideologinya. Alan Moore bilang, ‘ideas are bulletproof’.

Dengan sedikit polesan, FPI baru justru bisa lebih besar. Simpati publik makin kuat sebab berkembang narasi dibubarkan tanpa diadili. Meski orangnya ya itu-itu saja. Lawan-lawan politik Jokowi, para simpatisan dan mereka yang selalu merasa ‘umat’ Islam terzalimi. Tokoh-tokoh FPI tidak serta-merta kehabisan panggung dengan bubarnya ormas yang berdiri 1998 ini.

Saya menilai solusi jangka panjang atas masalah radikalisme ada pada sektor pendidikan dan literasi digital. Kurikulum pada semua tingkat pendidikan harus memuat nilai-nilai toleransi. Dan muatan itu harus kuat dan dominan. Termasuk membersihkan institusi pendidikan dari guru yang berpaham radikal. 

Sementara disaat bersamaan, pemerintah mesti punya program konkret agar masyarakat umum -awam- melek literasi. Agar masyarakat tidak termakan hoaks dan provokasi oleh informasi-informasi yang bermuatan kebencian, intoleransi dan radikalisme. Berhentilah menguras uang negara membayar mahal buzzer, hanya untuk bikin masyarakat bertengkar di medsos. (*)

M Haris Syah adalah Guru dan Penulis Perspektif

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pesawat Jatuh, Banjir, Gempa, dan Keteladanan Ali Jaber

Opini Publik: Waspasai Kekerasan Seksual pada Anak selama Pandemi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar