Jawab Imbauan Rektor, FISIP Unhas Gelar Diskusi Terkait Gerakan Mahasiswa

Terkini.id, Makassar – Universitas Hasanuddin melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menggelar Diskusi Publik, bertema “Menyikapi Peran Mahasiswa dan Stabilitas Politik”.

Acara berlangsung di Aula Prof. Syukur Abdullah, Lantai 3 FISIP Unhas, Kamis 10 Oktober 2019, sejak pukul 09.00 WITA.

Dialog Publik ini membahas dinamika sosial politik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, serta bagaimana peran mahasiswa dalam konteks dinamika tersebut.

Acara ini menghadirkan nara sumber yaitu: Abdul Fatir Kasim (Presiden BEM Unhas), Andi Ina Kartikasari (Ketua DPRD Sulawesi Selatan), Prof. Dr. Abrar Saleng, SH (Ahli Hukum Pertambangan Unhas), Sukri, M.Si, Ph.D (Pakar Politik Unhas), Arsyad Hakim (Pemimpin Redaksi Harian FAJAR), dan Dr. Hasrul, SH, MH (Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Unhas).

Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhas, Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes. Dalam sambutannya, Prof. Arsunan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh FISIP Unhas untuk menggelar diskusi ini.

“Salah satu strategi jangka pendek dalam upaya merespon dinamika sosial politik saat ini adalah dengan mengoptimalkan diskusi publik. Tujuannya adalah agar mahasiswa itu paham apa yang mereka perjuangkan. Disinilah pentingnya diskusi publik ini,” kata Prof. Arsunan.

Sementara itu, Dekan FISIP Unhas, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si menjelaskan bahwa dirinya mendukung langkah yang ditempuh oleh bidang kemahasiswaan FISIP Unhas. Menurutnya, dalam demokrasi yang sehat, mahasiswa merupakan aktor yang terinformasi.

“Forum seperti ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui apa saja yang mereka perjuangkan itu dalam konteks kepentingan masyarakat sipil. Kita akan membahas dinamika sosial politik, termasuk tentang isu dua Undang-Undang yang sedang menjadi sorotan,” kata Prof. Armin.

Dalam pengantar diskusi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FISIP Unhas, Dr. Hasrullah, MA (yang juga bertindak sebagai moderator) mengawali pengantarnya dengan memperkenalkan para nara sumber.

“Tokoh-tokoh yang hadir hari ini memiliki kompetensi terhadap isu yang akan dibahas. Ada wakil rakyat, wakil mahasiswa yaitu Ketua BEM Unhas, ada pakar, dan ada media. Dengan hadirnya nara sumber ini, kita berharap mahasiswa dan publik akan memperoleh pencerahan terkait isu-isu aktual. Ini sesuai arahan Ibu Rektor agar kita melakukan pengayaan dan dialog intensif dengan mahasiswa, sehingga anak-anak kita paham apa yang menjadi isu publik,” kata Hasrullah.

Presiden BEM Unhas, Abdul Fatir Kasim, yang menjadi pemantik diskusi pertama memaparkan tentang visi dan motif gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk merespon keresahan masyarakat, sebab ada visi sebagai agent of change yang diemban.

“Jadi, tidak benar jika ada anggapan bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi. Kami melakukan aksi karena menyampaikan aspirasi masyarakat. Bisa diperiksa, isu yang diangkat oleh mahasiswa itu adalah isu publik yang menjadi keresahan bersama,” kata Fatir.

Merespon hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun demikian, ada kalanya anggota DPRD memiliki keterbatasan kewenangan dalam menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.

“Kami percaya bahwa tuntutan mahasiswa itu merupakan harapan publik. Namun kewenangan kami terbatas. Meskipun demikian, namun apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa telah kami teruskan. Kami juga mengawal apa yang telah kami teruskan itu,” kata Ina Kartika yang merupakan calon Ketua DPRD Sulawesi Selatan ini.

Para pakar yang hadir dalam diskusi menjelaskan alasan akademik mengapa Undang-Undang yang menjadi kontroversi itu perlu ditinjau kembali. Prof. Abrar Saleng yang merupakan pakar hukum pertambangan menjelaskan mengapa Undang-Undang Mineral dan Pertambangan perlu dikritisi oleh kampus. Universitas, menurutnya, tidak boleh menjadi menara gading. Kampus dan akademisi harus hadir menjawab keresahan publik.

“Undang-Undang Minerba itu perlu dikritisi karena beberapa alasan. Dalam catatan saya, ada setidaknya enam point krusial, yaitu terkait kewenangan daerah, peluang asing yang besar dalam pengelolaan minerba, tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar lokasi tambang, dihapusnya pasal pemidanaan terhadap pejabat yang melakukan kesalahan terkait ijin tambang, dan mekanisme kontrak karya yang diganti dengan perpanjangan ijin operasional,” jelas Prof. Abrar.

Sementara dosen Fakultas Hukum Unhas, Dr. Muhammad Hasrul, MA menguraikan alasan logis dan akademik mengapa Undang-Undang KPK yang baru perlu ditolak. Semangat Undang-Undang tersebut, kata Hasrul, adalah pelemahan KPK.

“Proses pengesahan Undang-Undang KPK itu mengandung cacat formil dan cacat materil. Publik jadinya bertanya-tanya, kenapa ini dipaksakan? Mengapa anggota DPR yang akan berakhir masa jabatannya begitu tergesa-gesa mengesahkan RUU yang jelas-jelas cacat formil dan materil ini? Padahal mereka memiliki tunggakan lebih 70 RUU yang tidak dituntaskan,” kata Hasrul retoris.

Pakar Politik Unhas, yang juga merupakan Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP, Sukri, M.Si, Ph.D, menelaah dinamika sosial politik dan gerakan mahasiswa dari aspek politik. Dirinya menilai, para mahasiswa perlu memperkuat diri dengan tidak saja melakukan agregasi kepentingan publik, tetapi melakukan artikulasi.

“Kita percaya bahwa mahasiswa tidak ada keinginan untuk melakukan kekerasan. Pada saat merancang gerakan, semangatnya adalah aksi damai. Namun dalam prakteknya, ada yang disebut sosiologi kerumunan, masa yang terkumpul dalam jumlah besar berpotensi untuk disusupi. Itulah sebabnya saya selalu memberi pesan agar jaga barisan. Itu untuk menghindari masuknya penyusup,” kata Sukri.

Pembicara terakhir, Arsyad Hakim, mengulas bagaimana media massa berperan dalam mengawal gerakan mahasiswa. Menurutnya, sejarah pergerakan di Indonesia, bahkan di dunia, selalu memiliki visi yang sejalan dengan media. Yaitu, sama-sama memperjuangkan kepentingan publik. Media merupakan alat kontrol sosial, hal yang sama dengan semangat gerakan mahasiswa.

“Hampir tidak ada gerakan sosial yang berhasil tanpa dukungan media. Sejak awal media selalu hadir, karena tugasnya sama. Ketika ada kebijakan yang tidak pro kepada publik, media wajib hadir, baik ada atau tidak ada demo. Itulah sebabnya, dalam isu sosial akhir-akhir ini, seluruh media independen itu berpihak pada gerakan mahasiswa,” kata Hakim.

Diskusi yang berlangsung hingga pukul 12.30 WITA ini diselingi dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta yang hadir.

Berita Terkait
Komentar
Terkini