Jokowi Kembali Dilaporkan ke Polisi, Politisi Nilai Jokowi ‘Kebal Hukum’ karena Hak Imunitas, Warganet: Pecundang

Terkini.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali dilaporkan perihal kasus kerumunan massa yang terjadi saat kunjungan kerjanya di NTT beberapa waktu lalu. 

Jokowi dianggap melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, berbeda dengan imbauan yang digembar-gemborkan pemerintah.

Setelah pertama kali dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan dan ditolak pihak Bareskrim Polri.

Baca Juga: Sindir Abdullah Hehamahua, Denny Siregar: Firaun itu yang Suka Jualan...

Kini Gerakan Pemuda Islam (GPI) dengan mendatangi Bareskrim Polri pada Jumat, Februari 2021, melaporkan kembali perihal ini. Namun, laporan itu ditolak.

Mendengar dua laporan yang ditolak Polri, Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir angkat bicara perihal ini.

Baca Juga: Minta Jokowi Bertaubat, Habib Umar: Allah akan Terima Asalkan Lengser

Ia heran karena masih saja ada pihak yang melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri. “Heran, kok tidak banyak yang paham peraturan dan perundang-undangan yah?,” kata Inas, Jum’at 26 Februari 2021, dikutip dari JPPN. 

Inas menjelaskan bahwa maksud kedatangan Jokowi ke NTT beberapa waktu ialah kunjungan kerja yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Perihal kerumunan, Inas menilai hal tersebut bersifat spontanitas dan insidentil.

Baca Juga: Doakan HRS Dibebaskan, Habib Umar: Jokowi Akan Diampuni Allah Tapi...

Inas juga menjelaskanJokowi sebagai kepala negara juga memiliki hak imunitas, dimana dirinya tidak bisa dituntut secara hukum saat sedang melaksanakan tugas negara. “Misalnya saja, anggota DPR saja tidak bisa dituntut secara hukum terhadap setiap ucapan dan tulisannya. Nah, apakah ada kesetaraan hukum dalam hal ini?,” ujar Inas 

“Kehadiran Presiden di NTT adalah dalam rangka kunjungan kerja yang sudah diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, sehingga tidak mungkin jika Presiden tidak menyapa rakyatnya,” sambung Inas.

Menanggapi hal ini, warganet pun memberikan komentar tentang hak imunitas seorang kepala negara.

Seperti akun @urip_harjito yang menuliskan komentarnya perihal ini di akun Twitternya.

“Presiden punya hak imunitas menciptakan kerumunan pada saat dia bikin aturan yang dilanggar sendiri, itu kan dia jadi pecundang,” tulis akun ini.

“Pantesan negeri ini gak maju-maju selama dia jadi presiden. Buktikan Tesla kabur dan Omnibus Lawa tanpa hasil investasi,” tutup akun ini

Sponsored by adnow
Bagikan