Makassar Terkini
Masuk

Kadis Sosial Makassar Enggan Rinci Anggaran Bansos Penanganan Covid-19, MT: Biar Orang Memaki Saya

Terkini.id, Makaasar – Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir enggan membeberkan secara rinci anggaran bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang sudah terserap.

Mukhtar beralasan, saat ini, pihaknya masih melakukan perampungan pendataan.

Pihaknya terlebih dahulu akan melakukan perhitungan secara keseluruhan ihwal anggaran yang telah digunakan.

“Kalau saya begini, yang jelas saya harus menjawab setelah saya selesai berkerja. biar tommi orang maki-maki ka dulu. Nanti akan ada waktu satu dua hari setelah rampung saya jumpa pres terkait dengan itu,” kata Mukhtar, Kamis, 9 Juli 2020.

Kendati banyak yang mendesak agar anggaran bansos transparan ke publik, Mukhtar berjanji akan menyampaikan seluruh hasil kinerjanya dalam waktu dekat.

“Bagimana bisa kasih laporan kalau tidak adapi, semua orang bertanya belum selesai-selesai pi. Mungkin satu dua hari sudah saya sampaikan,” ungkapnya.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat anggaran cukup besar terkait penanganan Covid-19, Dinsos diketahui mengelola anggaran sebesar Rp. 52 miliar.

Hal itu berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Jadi itumi semua mau saya sampaikan kalau sudah selesai. Pokoknya tidak sampai 28 miliar lah dari 51 yang saya pegang,” ungkap Mukhtar.

Mukhtar mengakui serapan anggaran yang dilakukan pihaknya tersebut belum maksimal, namun Mukhtar menepis jika serapan anggaran untuk dana Bantuan Tak Terduga (BTT) harus dihabiskan seluruhnya.

“Kalau dana tak terduga bukan namanya harus di serap, tapi disediakan. Kalau misalnya pak wali mengatakan sudah tertransfer ke saya 50 miliar. 50 miliar saya pakai sesuai kebutuhan,” papar Mukhtar.

Mukhtar menegaskan setelah merampungkan perhitungan pihaknya akan terbuka soal anggaran.

“Nanti pi sudah ini baru berhitung. dia berhitung kita yang berkerja kita bkin kipas angin dia yang kedinginan,”tukas Mukhtar

Sejauh ini, kata Mukhtar, proses pemeriksaan penggunaan anggaran telah dilakukan insprektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKD)

“Sudah semua. itukan namanya di dampingi Inspektorat, jaksa, BPKD ada makanya saya bilang seharusnya menjawab mi dia bukan saya,” pungkasnya.