Ketua PPI Sebut Etika dan Moralitas Oknum ASN di Jeneponto Bermasalah

Sejumlah oknum ASN Pemkab Jeneponto berteduh dan duduk manis di bawah pohon saat upacara peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di Lapangan Parang Passamaturukang

 Terkini.id,JenepontoDalam memperingati hari yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia semestinya dijemput dengan keadaban yang kebih etis dengan memancarkan semangat nasionalisme yang tinggi, untuk menghargai para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ketua Parlemen Pemuda Indonesia, Alim Bahri kepada terkini.id, Senin 19 Agustus 2019.

“Miris saya rasa ketika ada sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki etika nasionalisme dalam memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, itu saya ketahui setelah membaca berita terkini.id,” kata Alim Bahri.

Menurutnya, perilaku oknum sejumlah ASN Pemkab di Jeneponto pada saat berlangsungnya upacara peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan Parang Passamaturukang pada 17 Agustus 2019 itu telah menjukkan ketidaketisan sejumlah oknum ASN Pemkab Jeneponto.

“Ini tantangan jaman yang semestinya dijemput dengan keadaban yang lebih etis dengan memancarkan semangat nasionalisme yang tinggi. Apalagi mereka adalah negara yang notabene diatur secara tegas beberapa ketentuan regulatif termasuk sumpah/janji setia ASN,” jelasnya.

Dengan tegas Ketua PPI Jeneponto itu mengungkapkan, bahwa Perilaku sejumlah oknum ASN itu  menampilkan kecenderungan akan lemahnya integritas dan semangat kebangsaan yang kemudian akan menjadi syndrom pelemaham jiwa naionalisme dihari depan.

“Erosi westernisasi dan lemahnya keadaban etika dan moralitas sebagian besar ASN akan membuat negeri ini menjadi negara yang lebih mengendepankan budaya konsumtif daripada melakukan inovasi secara progresif untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju di belahan dunia,” ujarnya.

Alim melanjutkan, Jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil maka sekiranya Pemerintah sudah berkeharusan untuk memberikan teguran keras dan sanksi lebih tegas kepada oknum ASN tersebut.

“Perilaku demikian dapat ditengarai sebagai tindakan pelanggaran keras terhadap nilai tertib atas prinsip dasar etika dan profesi aparatur sipil negara sebagimana tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil, Untuk itu pemerintah harus lebih serius melakukan penanganan khusus terhadap penguatan mental dan moralitas bagi ASN,” tutup Alim.

Berita Terkait
Komentar
Terkini