Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengomentari kasus Korupsi yang terjadi dalam Program Rumah DP Nol Rupiah yang sedang disoroti. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka pada kasus pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.
Terkait hal tersebut, Azas menyebutkan bahwa sejak awal, proyek usungan Anies Baswedan tersebut memang telah mengundang kritik dan memiliki banyak persoalan.
“Pertama gini, proyek ini atau program ini tidak realistis. Kan dia mau sasar non rupiah warga miskin. Tapi setelah kami hitung-hitung, nggak mungkin orang miskin bisa masuk ke proyek itu. Kenapa? Minila pendapatannya itu 4,5 juga per bulan. Bayangin. Orang miskin mana di Jakarta yang pendapatannya bisa 4,5 juta per bulan,” ujar Azas, dikutip dari video yang ditayangkan YouTube RKN Media pada Selasa, 9 Maret 2021.
Kedua, Azas menyatakan bahwa sejak awal memang banyak masalah dalam persiapan pengadaan tanah untuk menjalankan proyek tersebut.
Menurutnya, hingga tahun ke-dua setelah proyek itu dicanangkan, ia belum melihat adanya realisasi.
“Justru kami mendapatkan ada indikasi-indikasi persoalan-persoalan pidana,” kata Azas.
Maka, ia tidak heran ketika akhirnya keluar kabar bahwa ada bukti tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah proyek tersebut.
“Kemarin, muncul lagi persoalan, justru sudah ditangkap. Kan gitu ya? Persoalannya jelas, ada bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk proyek rumah DP nol rupiah tersebut yang akan dibeli di daerah Pondok Rangun Cibubur, Jakarta Timur,” ujar Azas.
Azas lalu menyinggung bahwa sejak awal, proyek tersebut memang bermasalah sebab hanya dijadikan ajang pencitraan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Jadi, memang karena proyeknya dari awal sudah bermasalah, ya tentu sampai hari ini bermasalah. Mengapa? Karena dia cuma proyek pencitraan. Proyek pencitraan dan proyek untuk cari uang yang dilakukan oleh Pak Anies Bawedan,” tandanya.
Azas lalu menyampaikan bahwa KPK harus memperdalam kasus ini hingga ke level Gubernur.
“Karena ini tidak mungkin hanya melibatkan sampai Direkturnya PT Sarana Jaya. Karena memang PT Sarana Jaya sejak lama itu jadi kantongnya Gubernur DKI Jakarta atau pejabat Pemprov DKI Jakarta,” jelasnya.
“Jadi harus digali nih. Ini uang ke mana saja? Siap yang terlibat? Saya yakin betul ini bukan Cuma di level Dirut, bisa saja sampai Gubernur. Harus dicek!”
Azas memiliki keyakinan tersebut karena Proyek Rumah DP Nol Rupiah adalah proyek yang dibanggakan Anies Baswedan sejak kampanye.
“Karena ini kan proyek yang dibanggakan oleh Gubernur kan, oleh Anies Bawedan. Jadi ajang pencitraan kampanye dia, kan? Harus dicek sampai ke sana,” tegasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.