Kredit Macet Menghantui di Tengah Wabah Corona, OJK Longgarkan Kredit untuk Debitur

Terkini.id, Jakarta – Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyiapkan kebijakan stimulus perekonomian di sektor industri keuangan non bank, dengan melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan.

“Ini kami perluas bukan cuma kredit perbankan tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran Covid-19,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Sabtu 21 Maret 2020.

OJK saat ini terus membantu Pemerintah dengan memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha termasuk usaha mikro dan kecil agar diringankan pembayaran kredit atau pembiayaannya, serta dimudahkan untuk kembali mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan.

“OJK mendukung upaya pemerintah dalam memperlakukan sektor riil ini bisa diberikan ruang gerak yang lebih leluasa. Kita berikan ruang gerak kepada pengusaha ini agar bisa bertahan jangan sampai ambruk dan menimbulkan lay off, sehingga pada akhirnya bermasalah lebih berat lagi,” kata Wimboh.

Wimboh menambahkan bahwa ketentuan stimulus di bidang perbankan sudah diterbitkan POJK-nya yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease, yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021.

POJK ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard).

Adapun rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan antara lain, penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan.

Metode executing antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi, sebagaimana diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020.

Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar; dan restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.

“Relaksasi ini juga berlaku bagi UMKM dan KUR. Sementara, untuk kredit yang direstrukturisasi bisa langsung dikategorikan menjadi lancar,” ujarnya.

Untuk kondisi di Pasar Modal, Ketua DK OJK menjelaskan bahwa bursa saham Indonesia masih dalam keadaan tertekan akibat sentimen negatif penyebaran virus corona, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih bagus.

Berbagai instrumen kebijakan Pasar Modal telah diterapkan OJK melalui Bursa Efek Indonesia seperti pelarangan short selling dan pemberlakukan auto rejection serta halt trading.

OJK juga telah melonggarkan batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pelaku Industri Pasar Modal dan memberikan kemudahan melakukan buyback saham tanpa melakukan RUPS terlebih dahulu.

Untuk likuditas perbankan, Wimboh meyakini kondisinya masih normal dan tidak perlu dikhawatirkan.

Komentar

Rekomendasi

Benarkah Kredit di Bank dan Leasing Bisa Ditunda? Begini Penjelasan Rinci OJK

Stabilkan Pasar Saham, OJK Bolehkan Perusahaan Tunda RUPS Tahunan dan Laporan Keuangan 2019

BI Gelontorkan Rp 300 Triliun untuk Selamatkan Rupiah

Gandeng PT PNM, Bank Sulselbar Pacu Bisnis Ultra Mikro

Kerja Sama Bank Sulselbar, Go-Pay Kini Terima Pembayaran Pajak PBB Warga Sulsel

Komitmen Manulife di Palu Mendapat Respons Positif Masyarakat

Agen Pemasaran Tumbuh 39 Persen, Perusahaan Asuransi Ini Gelar Roadshow di 8 Kota

BPJS Kesehatan Dinilai Boros Dana, Insentif Direksi Sampai Rp 32,88 miliar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar