Terkini.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan jelaskan langkah berbeda yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19.
Anies menceritakan bahwa krisis pandemi Covid-19 sempat membuat beberapa keluarga di DKI mengalami pengurangan pendapatan ekonomi.
Kemudian, Anies menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya telah mengambil langkah yang berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya, oleh Pemprov DKI sebelumnya atau pun pemerintah daerah lainnya.
“Pada saat kita mengalami krisis di tahun 2020, mendadak ada begitu banyak keluarga di Jakarta, yang semula kebutuhannya tercukupi, karena ada pembatasan mobilitas sosial, maka kegiatan perekonomian berkurang, maka pendapatan mereka berkurang,” ujar Anies Baswedan dalam video yang diunggah channel youtube Anies Baswedan, pada Sabtu, 12 Februari 2022.
“Dalam kondisi seperti itu, DKI Jakarta mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, PNS itu, ASN itu, take home pay nya gak pernah berubah, kalau di swasta, terjadi kontraksi, perusahaannya merugi, maka bisa terjadi pengurangan, tapi kalau PNS, ASN tidak ada,” ujar Anies melanjutkan.
- Ahok Tanggapi PDIP Usung Anies di Pilgub DKI Jakarta
- Rocky Gerung Saran ke Anies Untuk Tak Maju Dalam Pilgub Jakarta
- KPU Resmi Umumkan Pemenang Pilpres 2024, Anies Baswedan: Kita Dukung Langkah Tim Hukum!
- Anies Baswedan Sebut Kabar Dirinya Maju di Pilgub Hanya Pengalihan Isu
- Cek Fakta: Benarkah Relawan Anies Baswedan Temukan Kotak Suara Tak Tersegel di Kota Makassar?
“Tapi di Jakarta, kita bersama-sama merelokasi pendapatan kita, ada Rp.2 triliun yang dibutuhkan oleh rakyat, 1,2 juta keluarga membutuhkan bantuan sembako nilainya Rp.2 triliun, dan 2 triliun itu, adalah nilai dari tunjangan karyawan DKI,” ujar Anies melanjutkan.
“Kami putuskan, 2 triliun itu tidak dinikmati oleh 63 ribu karyawan DKI, tapi diberikan kepada 1,2 juta keluarga di Jakarta,” ujar Anies melanjutkan.
Kemudian Anies Baswedan menceritakan bahwa pada saat itu Pemprov DKI Jakarta tidak memanggil pengusaha untuk membiayai 1,2 juta keluarga yang membutuhkan bantuan tersebut.
“Pada saat itu, kami tidak memanggil kepada para pengusaha, pada privat sektor untuk membiayai keluarga yang kesulitan,” ujar Anies melanjutkan.
Selanjutnya, Anies menjelaskan alasan Pemprov DKI Jakarta tidak meminta pengusaha membantu keluarga yang kesulitan.
“Kenapa? karena mereka juga dalam kondisi sulit, kita merelokasi, dan pada saat itu saya sampaikan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI, kita adalah abdi negara!, di dada kita itu, ada lambang tulisannya abdi negara!,” ujar Anies melanjutkan.
“Dalam kondisi sulit, maka dana yang biasanya kita bawa pulang, hari ini dipotong, dan dipotongnya 50%, 25% dipakai untuk penanganan Covid dan 25% lagi dipakai untuk membantu sembako bagi warga Jakarta!,” ujar Anies menandaskan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.