Mahasiswa UPRI Bedah Buku “Kajian Disparatis SDM Kesehatan Kepulauan”

Mahasiswa UPRI Bedah Buku “Kajian Disparatis SDM Kesehatan Kepulauan”

Terkini.id,MakassarHimpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan (HMJ-AKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia (FKM UPRI) Makassar menggelar Bedah Buku Kajian Disparitas SDM Kesehatan Kepulauan di Aula FKM UPRI, Selasa 25 Juni 2019.

Kegiatan ini dihadiri langsung Dekan FKM UPRI Dr. Arlin Adam, SKM, M.Si. Diketahui dekan tersebut juga didaulat sebagai Narasumber yang juga sebagai penulis buku “Kajian Disparitas SDM Kesehatan Kepualan”.

Turut hadir pula pada kegiatan ini Wakil Dekan III FKM UPRI Andi Alim, SKM, M. Kes.

Ketua HMJ AKK Arafah dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para calon SKM.

“Tujuannya adalah meningkatkan sumber daya para calon Sarjana Kesehatan Masyarakat,” terangnya.

Sementara, Wakil Dekan III FKM UPRI Andi Alim, SE, SKM, M. Kes berharap agar kegiatan seperti ini bisa menjadi budaya Civitas akademik yang ada di FKM UPRI untuk meningkatkan budaya literasi yang merupakan budaya yang lagi di butuhkan saat ini.

Dr. Arlin Adam, SKM, M. Si menyatakan kegiatan bedah buku yang diinisiasi oleh mahasiswa FKM UPRI sangat membanggakan karena menghidupkan budaya literasi sebagai dasar fundamental pengembangan wawasan keilmuan dan kemasyarakatan.

“Mahasiswa yang membudayakan literasi sebagai bagian kehidupan kampus pada akhirnya mampu menjadi bagian dari penyelesaian solusi yang dihadapi bangsa ini, terlebih jika dikaitkan dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan sebagaimana yang menjadi topik kajian bedah buku,” urainya.

Lanjut Arlin “Buku Disparitas SDM Kesehatan Kepulauan merefleksikan sulitnya masyarakat kepulauan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu diakibatkan oleh kompleksitas persoalan yang sesungguhnya sudah menjadi masalah kronis.

“Contohnya tenaga kesehatan yang tidak sesuai kebutuhan, ketenagaan yang minim kompetensi, dan diperparah lagi oleh kebijakan pemerintah yang belum memberi hak afirmasi bagi masyarakat kepulauan sebagai populasi yang rentan,” tutupnya.

Berita Terkait