Wali Kota Makassar Tolak Desain Kereta Api Sistem At Grade, Balai KA Dinilai Main Politik

Wali Kota Makassar Tolak Desain Kereta Api Sistem At Grade, Balai KA Dinilai Main Politik

K
R
Kamsah
Redaksi

Tim Redaksi

Terkini.id, Makassar – Sejak awal, jaringan kereta api Parepare – Makassar menuai polemik usai Pemerintah Kota Makassar menolak desain pembangunan sistem at grade atau menyentuh tanah. 

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan sejak awal rancangan desain kereta api menggunakan sistem elevated. Namun, seiring waktu mengalami perubahan tanpa pemberitahuan ke pemerintah kota dan DPRD Makassar.

“Yang lebih menyedihkan lagi kenapa di Medan elevated, Palembang elevated, Bandung elevated, kenapa di Makassar tidak?” tanya Danny. 

Menurutnya, ide pertama kali pembangunan kereta api berawal dari ide Gubernur Sulsel sebelumnya, Sahrul Yasin Limpo. Danny Pomanto, sapaannya, mengatakan dirinya yang pertama kali mendukung dan dukungan tersebut berlangsung hingga sekarang.

“Pemerintah Kota Makassar tak menolak program kereta api. Opini bahwa pemerintah kota menolak kereta api itu tidak betul,” ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat konferensi pers di Kantor DPRD Kota Makassar, Senin, 18 Juli 2022. 

Baca Juga

Saat itu, rancangan kereta api masuk ke Makassar lewat jalur elevated. Itu sudah disepakati lewat rapat. Pemerintah kota, kata dia, telah merancang jalan arteri dengan menyisakan 5 meter sebagai persiapan untuk kereta api.

“Kami turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang bisa dilakukan balai kereta api berkesesuaian dengan tata ruang 2015 dan jalan arteri yang ditetapkan jadi Perda,” ungkapnya.

Balai Kerata Api Dinilai Bermain Politik

Wali Kota Makassar ini menduga ada oknum yang bermain yang mengubah desain awal rancangan kereta api dengan sistem elevated di Makassar. 

Ia menegaskan dirinya menolak desain kereta api yang tak memperlihatkan AMDAL, tak menjelaskan konsep, dan tak melibatkan Pemerintah Kota Makassar.

“Apalagi memutuskan bukan elevated namun tidak melibatkan pemerintah kota. Jadi kalau bukan elevated berarti melanggar tata ruang,” kata Danny.

Ia mengatakan ada oknum yang mengatakan bila ada program strategis maka tak apa-apa melanggar tata ruang Kota Makassar. 

“Itu penghinaan bagi Kota Makassar. Apa gunanya Tata Ruang kalau untuk dilanggar,” tuturnya.

Danny mengatakan jalur at grade atau darat saat ini, kata Danny Pomanto, sangat merugikan Kota Makassar. Pasalnya, Kawasan Utara, tempat jalur kereta api, akan dikembangkan beberapa kawasan reklamasi. 

Sejak 2015 hal itu sudah sah menjadi tata ruang pemerintah kota. Ia mengatakan pelaksanaan tata ruang yakni New Port, revisi dari desain pelabuhan yang dimasukkan dalam tata ruang, termasuk jalan tol yang saat ini dilaksanakan.

Sementara, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menyampaikan bahwa pihaknya turut mendukung pembangunan strategis di Kota Makassar. 

Pasalnya, bila anggaran kereta api tak digunakan hingga Agustus. Maka dana tersebut akan ditarik ke pusat. 

“Sebagai wakil rakyat kita berpikir sayang juga kalau ini ditarik,” ucap Rudianto Lallo.

Ia mengatakan pihaknya dan pemerintah kota akan mengawal pembangunan jalur kereta api dengan sistem elevated. Hal itu, kata dia, sesuai dengan rancangan awal.

Pasalnya, bila menggunakan jalur at grate ada banyak potensi pelanggan yang bisa muncul, antara lain, pelanggan tata ruang kota dan AMDAL. Menurutnya, bila ada proyek strategis jangan setelah-setengah.

“Masa Maros sebagian elevated karena ada gudang swasta tapi Makassar tidak. Kalau kurang anggaran saya kira tidak ada istilah kurang anggaran,” paparnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.