Malapetaka Perubahan Iklim dan Pengarusutamaan Gender, Pemkot Makassar Diminta Responsif

Terkini.id, Makassar – Malapetaka perubahan iklim diperkirakan datang lebih cepat, anak yang lahir hari ini sudah akan mengalami dampak perubahan iklim sebelum berusia 30 tahun. 

Sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diminta responsif melihat wacana global yang menjadi perhatian dunia. Perubahan iklim yang semakin cepat dinilai sudah sangat mendesak dan mengkhawatirkan.

Perubahan iklim sangat berdampak pada kelompok rentan, anak, perempuan, dan masyarakat pesisir menjadi perhatian serius AKSI dan Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri. 

Wakil Direktur Eksekutif, AKSI for Gender, Social and Ecological Justice, Risma Umar menjelaskan iklim di Indonesia, terutama di perkotaan memiliki tingkat kerentanan yang memiliki darurat iklim. 

Terutama Kota Makassar, Risma mengatakan persoalan kebijakan yang dilakukan Program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terhadap persoalan iklim hanya sekedar formalitas semata seperti program Lorong Garden. 

Menurutnya, di beberapa daerah yang kekurangan air bahkan hanya membebani masyarakat. 

“Di kota Makassar, hampir punya gap besar, dan situasi perempuan itu terintegrasi. Seperti program Lorong Garden, padahal tidak melihat situasi dan kondisi pada sasaran kelompok masyarakat,” kata Risma, Jumat, 25 Juni 2021. 

Makassar, kata dia, merupakan kota yang sangat rentan terhadap bencana. Sebab, oriantasi pembangunan tak berbasis pada lingkungan, melainkan pada ekonomi.

Oleh karena itu, Risma mendesak komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk melibatkan berbagai stakeholder dalam merespons perubahan iklim. 

Selain itu, ia meminta pelibatan perempuan sebagai kelompok rentan sebagai pertimbangan kebijakan. 

“Kebijakan yang ada masih sangat lemah dalam pelibatan stakeholder dengan kelompok rentan, termasuk perempuan. Kami mendesak Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi 40 persen dari total sampai 2023,” paparnya

Sementara itu,  Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Musdalifah Jamal  menilai seharusnya Pemkot Makassar sudah tahu program yang mesti dijalankan dalam penanganan perubahan iklim tersebut. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar dinilai  minim pelibatkan terhadap masyarakat, khususnya perempuan, terkait persoalan pesisir yang notabenenya jadi daerah paling rentan terkena bencana. 

“Ada beberapa program untuk dilakukan Pemkot Makassar, penambahan RTH, upaya penghijauan, dan peningkatan infrastruktur. Program kebijakan responsif Gender ini tidak melibatkan DP3A. Program RPJMD, belum menjawab apa yang menjadi persoalan di khsuusnya daerah pesisir. Program Lorong Garden tidak memudahkan bagi perempuan, justru memberatkan,” terangnya

Sementara, Samiah, Perempuan Pesisir di Kelurahan Buloa, Kec. Ujung Tanah mengaku selama ini dirinya kesulitan dalam mengakses air bersih. 

Bahkan ia mengaku, adanya program lorong Garden justru menyulitkan pihaknya untuk mengembangkan program tersebut sebab kekurangan akses air. 

“Ada lorong garden, tapi kita kesulitan air bersih, air bersih saja saat musim hujan kurang persediaan, apalagi saat musim kemarau. Sementara kekurangan air rentan terjadi di wilayah Tallo, Buloa yang harusnya lebih dekat dengan daerah perkotaan,” pungkasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.