Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Sejak 2014, pemerintah Kota Makassar menghentikan dana bantuan dari APBD kepada para Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Hal itu lantaran banyak kesamaan program dengan kementerian (dobel program) sehingga dilarang.
“Namun kami bermitra dengan CSR dan perbankan untuk selalu bersinergi dan memberi pemahaman dan fasilitas bagi pelaku UMKM,” kata Evi Aprialty di Warunk Upnormal, Jalan Andi Djemma, Makassar, Jumat, 22 November 2019.
Data tahun 2019, menurut Evi, pihaknya telah melakukan binaan UMKM sebanyak 1558 ribu. Ia menyatakan angka itu hanya mengalami peningkatan sebesar tiga persen dari tahun sebelumnya.
“Kenaikannya dari tahun ke tahun tidak sampai 10 persen karena banyak aturan-aturan ketat yang disampaikan kementerian,” kata dia.
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar fokus pada pelaku usaha kecil. Dia mengatakan sebanyak tujuh puluh persen berada di lorong-lorong. Sementara, 99 persen pelaku UMKM di Makassar adalah usaha keluarga.
- Aktif Mendukung Pelaku UMKM, PNM Makassar Sabet Penghargaan OJK di BIK 2025
- Syamsari Kitta-Haji Nojeng Rancang Bantuan Modal Usaha ke Pelaku UMKM dengan Bunga 2 Persen Per Tahun
- Inovasi Sambel Ikan Asap Tuna dari Pelaku UMKM Jeneponto Berpotensi Cegah Stunting
- PLN Dukung Pelaku UMKM Dengan Mengadakan Pelatihan Desain Produk
- Makassar Dorong Semangat Pengusaha Muda dan UMKM di Next Gen & Techno Entrepreneurship
“Artinya ibunya yang buat, bapaknya yang antar dan anaknya yang pasarkan,” ungkapnya.
Evi mengaku kerap kali menyampaikan pada pelaku UMKM untuk menggunakan media digital dalam melakukan pemasaran produk.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa banyak program yang telah ia lakukan untuk memberi pemahaman ihwal promosi melalui IT.
“Dan saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang melakukan ekspor produk,” ungkapnya.
Akbar selaku Akademisi dan Praktisi Media Sosial mengatakan perkembangan internet tak sebanding dengan kemampuan UMKM dalam menggunakan teknologi.
Pengguna Internet Sulawesi Selatan secara nasional hanya 3,7 persen dan bila diakumulasi sebesar 6,3 juta pengguna.
Akbar menjelaskan peran UMKM dalam menjaga perekonomian agar tetap stabil sangat kuat. Pada tahun 1998 Indonesia mampu melewati krisis ekonomi salah satunya karena peran UMKM.
“Dengan adanya UMKM yang sangat kuat sehingga bisa menahan badai transisi,” ungkapnya.
Akbar menilai kelemahan pemerintah saat ini lantaran tak memiliki data base yang benar-benar valid soal jumlah pelaku UMKM. Sehingga pertumbuhan UMKM ke depan akan semakin sulit.
Ia mengatakan situasi terkini digitalisasi UMKM berdasarkan hasil survei dari 400 UMKM di Kota Makassar sebanyak 36 persen tak mengetahui cara melakukan promosi melalui digitalisasi media. Mereka lebih banyak promosi secara offline.
Sebanyak 37 persen hanya tahu mengoperasikan komputer dan 18 persen memiliki kemampuan mengelola medsos, dan hanya 9 persen yang memiliki kemampuan (skill ikomers).
“Jadi ada keterbatasan pengetahuan dari pelaku UMKM yang tak melakukan peningkatan kemampuan (upgrade). Dia minim wawasan soal media sosial,” ungkapnya.
Senada dengan itu,Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengatakan pasar pengguna online hanya 40 persen di Kota Makassar.
“Tetapi, rasa-rasanya Makassar mulai terbuka dan melek teknologi dengan munculnya Bunda Ela yang melakukan promosi produk melalui media sosial,” kata dia.
Rudianto menyebut tugas pemerintah saat ini adalah menyiapkan pelatihan dan sosialisasi kepala pelaku usaha kecil agar mereka melek teknologi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.