Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), yakni Moeldoko, dinilai akan menjadi beban poltik Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Kabinet Indonesia Maju jikalau tak segera dicopot dari jabatannya.
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina, Akhmad Khoirul Umam, pada hari Senin kemarin, 8 Maret 2021.
Menurut Umam, Pemerintah haruslah adil dalam menangani praktik politik perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko.
Ketimbang merampok partai lain, alangkah baiknya Moeldoko fokus membuat dan membesarkan partai sendiri.
“Sebaiknya Presiden bebas tugaskan Moeldoko dari posisi di pemerintahan. Atau Moeldoko bisa mundur saja dari posisi KSP dan fokus aja mendirikan partai sendiri, daripada merampok partai pihak lain,” ujar Umam, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOLID.
- Proyek Strategis Nasional Bendungan Lausimeme yang Diresmikan Jokowi Digarap Perusahaan Konstruksi KALLA
- PLN Pastikan Pasokan Listrik Tanpa Kedip saat Jokowi Resmikan RS Vertikal Makassar
- Andil Andi Sudirman Sulaiman di Balik Rumah Sakit OJK yang Akan Diresmikan Jokowi di Makassar
- Dua Putra Asal Kabupaten Pangkep Dilantik Jokowi Jadi Perwira TNI AD
- Presiden Jokowi Pantau Pemberian Bantuan 300 Unit Pompa untuk Petani di Bone
Ia beranggapan bahwa jika pemerintah lebih memilih sikap diam melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, maka akan berdampak buruk pada kredibilitas politik Presiden Jokowi sendiri.
“Bersikap diam justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini,” lanjut Umam.
Seperti yang diketahui, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan apa pun terkait pengambilalihan kepemimpinan secara paksa yang dilakukan oleh Moeldoko.
Di sisi lain, Moeldoko dianggap publik sebagai orang dekat Jokowi lantaran menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama 34 DPD provinsi melakukan safari politik ke beberapa lembaga pemerintahan.
Tujuannya untuk memberikan bukti keabsahan struktur DPP di bawah kepemimpinan AHY.
Adapun beberapa lembaga yang didatangi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah Kemenkumham, KPU, dan Kemenko Polhukam.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.