Nicho: Kalau Jokowi Ga Pecat Luhut dan Bahlil, Maka Apa yang Dilakukan Kedua Menteri Itu atas Perintah Presiden

Terkini.id, Jakarta – Aktivis, Nicho Silalahi berkomentar soal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang berwacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Nicho Silalahi menilai bahwa jika Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak memecat Luhut dan Bahlil, maka wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu itu adalah perintah Presiden.

Pasalnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dalam kabinetnya tidak ada visi-misi menteri, melainkan visi-misi Presiden.

Baca Juga: Bahas Apa? Kapolri dan Panglima TNI Saat Dipanggil Oleh Presiden...

“Kalau Jokowi ga pecat Luhut dan Bahlil maka apa yang dilakukan kedua mentri itu atas perintah presiden,” kata Nicho Silalahi melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, 5 April 2022.

“Bukankah Jokowi sudah mengatakan ‘Tidak Ada Visi dan Misi Mentri Yang Ada Visi dan Misi Presiden’, ia ga Tante Puan Maharani?” sambungnya.

Baca Juga: Effendi Simbolon Setuju Masa Jabatan Jokowi Ditambah, Anthony Budiawan: Luar...

Nicho Silalahi mengatakan itu sebagai respons terhadap berita soal PDIP yang Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia untuk berhenti mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Dilansir dari RMOL, desakan ini disampaikan politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang menduga kuat bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden didorong oleh dua pembantu Presiden Joko Widodo tersebut.

“Kelihatannya didorong oleh beberapa ketua partai politik dan juga menteri investasi serta menteri koordinator maritim dan investasi,” ujarnya lewat akun media sosial pribadi, Selasa 5 April 2022.

Baca Juga: Effendi Simbolon Setuju Masa Jabatan Jokowi Ditambah, Anthony Budiawan: Luar...

Deddy Sitorus meminta Luhut dan Bahlil untuk membaca kembali konstitusi yang tegas membatasi masa jabatan presiden.

“Kami ingatkan Pak Luhut dan Pak Bahlil bahwa konstitusi sudah mengatur bahwa pemilihan presiden dilakukan setiap lima tahun sekali,” katanya.

Pihaknya pun meminta kepada Luhut dan Bahlil untuk tidak menampar, apalagi menjerumuskan Presiden Jokowi dengan isu penambahan masa jabatan presiden demi mendapatkan kekuasaan.

“Oleh karena itu, mohon jangan menjebak Pak Jokowi, mari tinggalkan kesan yang baik untuk Pak Jokowi. Jangan jerumuskan Pak Jokowi demi ambisi kekuasaan dan ambisi ekonomi dari anda-anda sekalian,” tegas Deddy Sitorus.

“Tolong jaga kehormatan Pak Jokowi, sudahi polemik tentang perpanjangan masa jabatan presiden,” lanjutnya.

Bagikan