Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Nahdhatul Ulama menilai, Pilkada selama ini sudah menimbulkan banyak mudharat (keburukan) berupa politik uang. Apalagi, di tengah pandemi covid-19, Pilkada menjadi sangat rawan.
NU meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam pernyayaan sikapnya, ormas Islam terbesar di Indonesia ini mengungkapkan bahwa NU ikut mendukung upaya PSBB demi memutus mata rantai penyebaran covid, tanpa mengabaikan ikhtiar untuk mendukung kelangaungan hidup umat manusia.
“Nahdhatul Ulama berpendapat nahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al nafs) dengan prptokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi (hifdz al mal) masyarakat.
Namun karena penularan covid-19 sudah darurat, maka prioritas utama kebijakan negara adalah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan.
- Dugaan Perampasan Alat Kerja Wartawan di Jeneponto, Ketua IWO Sulsel, Ini Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Pers
- Bersama Menhaj RI, Wali Kota Munafri Sambut Jemaah Haji Kloter 17 Debarkasi Makassar
- Pilu, Bocah di Bulukumba Menangis Histeris Ibunya Meninggal Terlindas Truk Tronton Pengangkut Ekskavator
- Ponpes VTHQ Malino Wisuda 52 Santri, Direktur: Alumni Kami Banyak Diterima di Berbagai Kampus Ternama
- Perkuat Link and Match dengan Industri, Polbangtan Kementan dan Syngenta Buka Peluang Karier bagi Mahasiswa dan Alumni
Menurut NU, meskipun ada pengetatan regulasi kepada para kandidat Pilkada untuk tidak memobilisasi dan mengumpulkan massa, namun faktanya saat pendaftaran kandidat tetap terjadi pengerahan massa yang rawan menimbulkan klaster baru covid-19.
Karena itu , selain meminta Pilkada ditunda, NU menyatankan agar anggaran Pilkada dialokasikan untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman nasional.
“NU juga mengingatkan kembali rekomendasi hasil konferensi besar NU pada 2020 di Kempek Cirebon, tentang perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan politik uang dan politik biaya tinggi,” tulis surat pernyataan NU yang ditandatangani Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj dan Sekjen Helmy Faishal Zainy.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.