Wow, P3E Sulawesi dan Maluku mengadakan Bimtek Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan
P3E Sulawesi
Suasana Webinar Bimtek D3TLH Ekoregion Sulawesi dan Maluku

Terkini.id, Makassar – Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E Suma) menyelenggarakan Pembinaan Teknis Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) melalui daring untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi  Tenggara (Sultanbatara).

Kegiatan yang berlangsung sehari ini menghadirkan Narasumber atau Pembicara dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara serta Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Kepala P3E Sulawesi dan Maluku Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si menyampaikan arahan dan sambutan (Foto : Mustari Tepu)

Kegiatan ini sangat istimewa karena dari target 100 orang peserta yang berasal dari 3 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara namun kegiatan webinar ini diikuti 156 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait yang berasal dari seluruh Indonesia.

Kepala P3E Suma Dr. Ir. Darhamsyah, M.Si dalam sambutannya menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang masih cukup tinggi disatu sisi dan sumber daya alam yang tidak bertambah disisi yang lain, mewajibkan kita melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip konservasi dan memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup dapat mencegah perusakan lingkungan hidup itu. Dengan D3TLH dapat meminimalisir dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup, lanjutnya.

Darhamsyah lebih lanjut mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang muatannya antara lain adalah kajian D3TLH.

Menarik untuk Anda:

“Hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 3 tentang Daya Dukung DAS, Pasal 33 ayat (2) tentang hasil hutan dan Pasal 40 tentang fungsi hutan dan lahan yang tidak boleh melebihi daya dukung” lanjut Darhamsyah.

Diakhir sambutannya, Darhamsyah menyampaikan turut berduka cita atas bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Luwu Utara yang belum lama terjadi dan membutuhkan perhatian para pemerhati lingkungan.

Para Peserta Webinar melalui Zoom meeting (Doc. Mustari Tepu)

Sementara itu Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES menyatakan bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi Lingkungan Hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH.

Erik Teguh selanjutnya mengatakan pada Pasal 6 ayat (1) UU 32/2009 disebutkan bahwa inventarisasi lingkungan hidup terdiri dari inventarisasi tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan dan tingkat wilayah ekoregion; ayat (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi 6 (enam) muatan yakni potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Dan kemudian pada Pasal 8 disebutkan pula bahwa inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Erik lebih lanjut mengatakan bahwa hasil inventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup memiliki fungsi strategis, karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 menjadi dasar penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH sementara RPPLH menjadi dasar dalam pemanfaatan SDA dan menjadi sumber informasi Penyusunan D3TLH Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota” ujar Erik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara Ir. H. Ansar, M.Si menyampaikan bahwa di wilayahnya terdapat visi dan misi Pemerintah Provinsi yang disebut Garbarata (Gerakan Akselerasi Pembangunan Daratan Dan Lautan) dimana visi misi tersebut bertujuan untuk menekan angka ketimpangan pembangunan antar wilayah daratan dan kepulauan di wilayahnya, dengan mengembangkan kapasitas SDM dan Pengelolaan SDA secara terencana dan berbasis lingkungan. Isu lingkungan utama yang terjadi di provinsi kaya tambang ini  adalah penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, pengelolaan wilayah pesisir, serta pengelolaan sampah dan limbah B3.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Sahid mengamini bahwa ada 9 permasalahan kehutanan yaitu tata kelola hutan, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan dan pemulihan, produktivitas dan daya saing kehutanan, kemitraan konservasi serta konflik tenurial. Lebih lanjut dikatakan bahwa permasalahan tersebut akan ditangani dalam berbagai kegiatan yang berpihak pada pengelolaan hutan lestari.

Selanjutnya Dr. Laode Muhammad Ali Said, S.E., M.Si yang mewakili BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa di Sulawesi Tenggara memiliki potensi pertambangan yang cukup potensial diantaranya nikel, aspal dan emas. Potensi tersebut memiliki permasalahan dalam pengelolaannya diantaranya masih terjadi tumpang tinding IUP dengan kepentingan sektor lain seperti perkebunan, kehutanan, permukiman dan pertanian.

Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki visi dan misi Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Adapun isu lingkungan yang terjadi di wilayahnya adalah perambahan hutan, longsor, banjir, penambangan batuan dan pembuangan sampah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Di tempat terpisah Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Junaedy B., S.Sos., M.H. menyampaikan potensi Sulawesi Selatan yang unggul dalam berbagai hal seperti pertanian, perkebunan. Kehutana, perikanan dan kelautan. Potensi tersebut akan dilakukan pengelolaan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari Mamuju, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat H. Andi Aco Takdir, S.Sos., M.Pd  yang menjadi pembicara berikutnya menyampaikan bahwa isu lingkungan strategis di Provinsi Sulawesi Barat adalah penurunan kualitas air, pengelolaan sampah, lahan kritis serta degradasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diantaranya melakukan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat, PROPER, Proklim, Saka Kalpataru dan kajian lingkungan hidup.

Dalam kesempatan ini Kepala Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup P3E Suma Mini Farida, S.T., M.Si menyatakan bahwa tujuan Pembinaan Teknis D3TLH ini adalah demi peningkatan kapasitas dan terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta pengelolaan hutan lestari.

Penanggung jawab berita:

Kepala Sub Bidang Hutan dan Hasil Hutan, 

Mustari Tepu – 081242561678

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

KAMMI Daerah Makassar Gelar Pembukaan DPMK Dengan Mengangkat Tema

Test Swab Tidak Menyakitkan, Ketika Alatnya Masuk, Geli!

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar