Pejabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Bersikap Maju Mundur, Pengaruh Anies?

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Bersikap Maju Mundur, Pengaruh Anies?

R
Fahri Setiadi
Redaksi

Tim Redaksi

Terkini.id, Jakarta – Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartanto dinilai bersikap maju mundur. Hal ini diduga lantaran masih ada pengaruh Anies Baswedan yang membayang-bayanginya.

Sikap Heru yang berulang kali mengkoreksi anggaran program warisan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat sorotan.

Pasalnya, Heru Budi dinilai bersikap maju mundur mengenai keberlanjutan sejumlah program unggulan Anies.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno pada Jumat 18 November 2022. Tindakan tersebut justru membuat Heru terlihat setengah hati menjalankan program Anies.

Dia menduga ada dua kemungkinan mengapa harus seolah bersikap setengah hati dalam menjalankan program Anies.

Pertama program-program itu sebenarnya sangat bermanfaat, namun Heru dinilai enggan mengakui efektivitasnya 100%.

Kemudian kemungkinan kedua, Heru melanjutkan program Anies itu semata takut dirundung warganet karena baru menjabat langsung menghilangkan sejumlah program yang ditinggal Anies.

“Mestinya, Heru harus terbuka mana program yang baik harus dilanjutkan. Kalau buruk disetop, tak usah dilanjutkan,” ucap Adi.

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Bersikap Maju Mundur, Pengaruh Anies?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. [YouTube Kompas.com]

Adapun kebijakan Heru Budi yang terkesan maju mundur itu, salah satu contohnya yakni anggaran jalur sepeda. Pada awalnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta sempat mencoret anggaran untuk jalur sepeda pada RAPBD 2023 yang jumlahnya mencapai hampir 40 miliar rupiah.

Pencoretan itu dilakukan karena Pemprov DKI tak berencana membangun jalur sepeda pada tahun depan.

Kemudian tak berselang lama, Pemprov DKI mengembalikan lagi anggaran jalur sepeda ke dalam RAPBD DKI, namun dalam nominal yang lebih kecil yakni 7,5 miliar rupiah.

Selain anggaran jalur sepeda, hal serupa juga terjadi pada anggaran sumur resapan. Pada awalnya dinas sumber daya air DKI mengajukan anggaran sebesar 19,7 miliar rupiah untuk pembangunan sumur resapan.

Namun, setelah melalui rapat dengan komisi DPRD DKI anggaran itu dipotong menjadi satu miliar rupiah.

“Publik jadi bingung melihat kebijakan Heru. Kalau memang program  Anies dinilai tak efektif mestinya dihapus, diganti dengan program lain lebih dirasa langsung rakyat,” kata Adi, dikutip dari kanal YouTube Kompas.com pada Jumat 18 November 2022.

Hingga berita ini dimuat, belum ditemukan pendapat Heru terkait dirinya yang dinilai bersikap maju mundur dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.