Pemilik Lahan Tantang Pemprov Tunjukkan Bukti Pengalihan Hak Pakai Tanah Samping Al Markaz

Ernawaty Yohanis, Penerima Kuasa
Ernawaty Yohanis, Penerima Kuasa dari Bruno Thoeng Boen Siang

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan diminta menunjukkan bukti peralihan sertifikat hak pakai atas tanah seluas 6,8 hektare di samping Masjid Al Markaz Al Islam.

“Peralihannya dari mana ?,” kata Ernawaty Yohanis, Penerima Kuasa dari pemilik lahan, kepada Terkini.id, Sabtu 21 September 2019.

Menurut Ernawaty, Pemprov Sulsel pegang Sertifikat Hak Pakai Nomor 3. Tetapi tidak bisa memperlihatkan bukti peralihan. Saat persidangan di PTUN, Pemprov juga tidak bisa menunjukkan bukti. Begitu pula saat pemeriksaan di Polda Sulsel.

“Ngapain disimpan kalau ada buktinya,” ungkap Ernawaty.

Dia mengatakan, bukti peralihan menjadi hak pakai oleh Pemprov sangat penting. Karena pemilik lahan tidak pernah mengalihkan lahannya dalam bentuk apapun.

“Kenapa waktu diperiksa penyidik, Biro Aset Pemprov tidak bisa menunjukkan bukti peralihannya,” ungkap Ernawaty.

Menurut Ernawaty, tanah yang akan dihibahkan oleh Pemprov Sulsel ke Yayasan Al Markaz sampai sekarang masih milik ahli waris, Bruno Thoeng Boen Siang. Sesuai dengan Eingendom 1182 atas nama Pemilik Thoeng Thiong Soang.

“Bukti Kepemilikan kita sangat akurat dan terinci,” katanya.

Sertifikat Hak Pakai Pemprov Sulsel disebut Bermasalah

Sertifikat hak pakai yang dipegang Pemprov Sulsel disebut bermasalah. Karena ahli waris Bruno Thoeng Boen Siang, tidak pernah mengalihkan kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun.

Sebagai kuasa penuh dari ahli waris, Ernawaty mengaku telah melakukan upaya hukum di PTUN dan Polda Sulawesi Selatan.

Ernawaty juga sudah melakukan penelusuran di BPN Kota Makassar, BPN Kanwil Sulsel, ATR Agraria Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov Sulsel, dan Universitas Hasanuddin.

“Enam instansi tersebut tidak satu pun bisa menunjukkan bukti peralihan yang sah dari pemilik eingendom,” ungkap Ernawaty.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menantang pihak-pihak yang mengaku memiliki alas hak atas lahan seluas 7 hektare di samping Masjid Al Markaz.

“Kalau ada yang mengaku memiliki alas hak lahan di Al Markaz tunjukkan ke kami,” ujar Abdul Hayat Gani, di DPRD Sulsel, Jumat 20 September 2019.

Hayat mengaku, Pemprov Sulsel mengantongi bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai tanggal 21 mei 1992.

“Kalau memang dia mengaku punya sertifikat, Pemprov juga punya sertifikat, tinggal diuji di BPN, buktikan mana yang asli,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Hayat, Ernawaty mengaku juga menyimpan dokumen Sertifikat Hak Pakai Pemprov Sulsel. Tapi yang menjadi masalah, dari mana Pemprov Sulsel bisa mendapatkan sertifikat hak pakai.

“Pemilik lahan tidak pernah melakukan peralihan dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Gubernur Nurdin Abdullah telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hibah lahan atau tanah kepada Yayasan Islamic Center Masjid Al Markaz Al Islami.

Ranperda itu sudah dibahas pada rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Ranperda, Selasa 17 September 2019.

Mayoritas fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel mempertanyakan dan meminta penjelasan terkait keinginan gubernur menghibahkan aset Pemprov Sulsel kepada Yayasan Al Markaz.

Berita Terkait
Komentar
Terkini