“ODGJ bisa dicarikan jalan. Masyarakat perlu diberi pemahaman agar tidak mengucilkan, melainkan mendukung proses penyembuhan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Makassar sebagai kota inklusif.
“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Makassar dinilai tidak inklusif,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh OPD diminta segera menyusun rencana aksi (action plan) dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.
“Saya minta aksi yang jelas dan disepakati bersama agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.
- Vonny Ameliani Satukan Tiga Ketum KNPI, Sulsel Siap Jadi Tuan Rumah Pemersatu Pemuda
- Lomba Kreativitas Pemuda 2026, Langkah Strategis Bangun Fondasi Masa Depan Jeneponto
- Dari Pintu Membawa Harapan, Satgas TMMD Ke-128 dan Tenaga Medis Hadirkan Layanan Kesehatan
- Menyambung Silaturahmi, Tingkatkan Kinerja, TP PKK Jeneponto Hadiri Monev Imunisasi Zero Dose
- Ekonomi Sulawesi Selatan Tumbuh Pesat 6,88 Persen, Diiringi Penurunan Angka Pengangguran
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menekankan pentingnya kesepahaman lintas sektor dalam setiap tahapan penanganan, mulai dari penjangkauan hingga pascapemulihan.
“Hari ini kita duduk bersama lintas sektor untuk menyepakati SOP yang jelas—siapa berbuat apa dalam setiap tahapan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, selama ini masih terjadi kebingungan di lapangan, khususnya di tingkat kecamatan dan Satpol PP, dalam menentukan langkah awal saat menemukan ODGJ.
“Ketika ditemukan ODGJ, sering muncul pertanyaan harus dibawa ke mana—ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Ini yang kita sepakati bersama,” jelasnya.
Menurutnya, Dinas Kesehatan berperan pada aspek medis, dengan puskesmas sebagai garda terdepan dalam asesmen awal.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
