Pemprov Sulsel Resmi Terapkan Non Tunai, Semua Pencairan lewat Bank Sulselbar

Perjanjian kerja sama tersebut diteken oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPBD) Sulsel, Andi Arwin Azis, bersama Direktur Utama Bank Sulselbar HA Muhammad Rahmat dan disaksikan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di Hotel Claro, Senin 11 Februari 2019
Perjanjian kerja sama tersebut diteken oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPBD) Sulsel, Andi Arwin Azis, bersama Direktur Utama Bank Sulselbar HA Muhammad Rahmat dan disaksikan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di Hotel Claro, Senin 11 Februari 2019

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Sulawesi Selatan dan Bank Sulselbar resmi meneken perjanjian terkait layanan transaksi non tunai di Hotel Claro Makassar, Senin 11 Februari 2019.

Perjanjian kerja sama tersebut diteken oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPBD) Sulsel, Andi Arwin Azis, bersama Direktur Utama Bank Sulselbar HA Muhammad Rahmat dan disaksikan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan, perjanjian ini diharapkan pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel lebih maksimal tanpa ada kebocoran hingga penyalahgunaan.

Hal itu karena semua transaksi dilakukan bisa dimonitor langsung oleh pejabat yang bersangkutan.

Sementara, Dirut Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat, mengungkapkan perjanjian ini bagian dari upaya menindaklanjuti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI).

Penandatanganan kerja sama tersebut juga menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri nomor 910 910/1867/SJ tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di semua daerah.

Semua Transaksi di Bank Sulselbar

Andi Arwin Azis mengungkapkan, dengan sistem transaksi yang terintegrasi dengan bank tersebut, semua jenis transaksi dalam hal ini pencairan dana Pemprov di semua instansi atau OPD di Pemprov sudah dilakukan secara nontunai, lewat Bank Sulselbar.

“Ada sekitar 60 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kita. Semua bendaharanya sedang ikut bimbingan teknis, untuk implementasi ini,” kata dia.

Dia menyebut, aturan tersebut sudah berlaku sejak Januari 2018.

“Tapi waktu itu yang nontunai cuma pencairan anggaran di atas Rp 10 juta. Sekarang, di bawah Rp 10 juta pun harus nontunai,” kata dia lagi.

Kata Arwin, nantinya bendahara di semua OPD di Sulsel tidak pegang uang lagi. Itu karena pencairan anggaran, baik itu gaji pegawai, pembayaran ke rekanan, kontraktor pemerintahan, semuanya nontunai.

“Rekanan harus punya rekening Bank Sulselbar, jadi ditransfer ke rekeningnya,” kata dia lagi.

Lawan Penggelapan Uang

Dengan nontunai tersebut, terang dia, akan mengurangi transaksi ilegal, angka peredaran uang palsu, mendukung pencatatan pengeluaran kas agar tertib, penggelapan pencurian, risiko bendahara tekor, gratifikasi, dan lainnya.

Monitor Transaksi di Ponsel

Transaksi nontunai tresebut sebenarnya bukan hal yang baru. Pemprov sudah selalu melakukan nontunai tetapi, melalui cek, pemindahbukuan dan lain-lain.

Hanya saja, dengan kerja sama ini, Bank Sulselbar menyiapkan aplikasi khusus ke bendahara pemerintah melalui aplikasi Cash Management System (CMS).

Sehingga, pejabat terkait bisa memonitor secara real time anggaran yang keluar tersebut melalui aplikasi yang bisa diinstal di ponselnya.

“Jadi aplikasi ini dikoneksikan ke rekening umum pemerintah. Sehingga rekanan-rekanan pemerintah cukup transaksi lewat ponselnya,” kata Pemimpin Grup IT Bank Sulselbar, Muhammad Iqbal.

Terkait nominal transaksi, Iqbal menyebut tentu jumlahnya sangat besar.

“Pasti gede sekali. Ada berapa dana DAU pemerintah daerah yang dikeluarkan setiap bulan, dan dana-dana lain di luar gaji pegawai. Seperti itulah besar transaksinya,” terang dia lagi.

Berita Terkait