Penjahat Kerah Putih

Penjahat Kerah Putih

HZ
Erizeli Jely Bandaro
Hasbi Zainuddin

Tim Redaksi

MUNGKIN sebagian anda mengenal istilah White Collar Crime atau Kejahatan Kerah Putih. Itu kejahatan yang dilakukan oleh orang berdasi dengan kemeja putih.
Dia tidak menggunakan senjata atau pestol untuk melakukan kejahatan, tetapi menggunakan kepintaran dan jabatan formal nya untuk merampok.

Hazel Croal yang pertama kali memperkenalkan istilah white collar crime dalam studinya tentang kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang terlibat langsung dalam kepemimpinan, proses pengambil keputusan, sampai kepada mereka yang ikut ambil bagian dari proses itu, baik secara sendiri sendiri maupun kelompok.
Ujungnya adalah merampok uang.

Untuk keluarnya anggaran proyek, harus ada rencana. Rencana harus dibuat secara akademis. Harus ada second opinion dari konsultan agar memastikan proyek itu objectif dan layak.

Kemudian rencana itu harus dimintakan persetujuan dari kepala daerah. Kepala daerah tidak bisa membuat keputusan tanpa persetujuan dari DPRD.

Dari sana pembahasan anggaran dilakukan dalam rangka check and balance. Setelah disetujui, proses terbuka dilakukan. Peserta tender, harus mengikuti syarat pra kualifikasi yang ketat. Pemenang tender adalah harga dan kualitas terbaik.

Secara prinsip anggaran tidak boleh keluar tanpa ada prestasi. Singkatnya Cash on delivery. Kalau mengharuskan DP maka harus ada counter jaminan. Cukup? belum.
Sebelum dibayar, harus ada berita acara dari pihak terkait untuk memastikan proyek itu sudah selesai sesuai dengan standar procedur yang ditetapkan oleh peraturan dan UU yang berlaku.
Nah bila semua sudah dipenuhi, maka keluarlah itu uang anggaran. Jadi sekilas memang tidak mudah untuk bisa merampok uang anggaran, atau menyalah gunakan anggaran. Proses dan prosedurnya sangat ketat.

Tetapi apakah benar bila semua prosedur dilalui, tidak ada korupsi ? Justru disinilah yang disebut oleh Hazel Croal terjadinya kejahatan kerah putih.

Semua pihak terkait yang terlibat dari sejak perencanaan, proses pengambilan keputusan, proses pelaksanaan, proses pencairan, proses pengawasan, melakukan konspirasi atau persekongkolan dalam mekanisme TST ( Tau sama tau), untuk mencuri.

Secara normatif semua berjalan sesuai mekanisme organisasi. Secara hukum tidak ada yang dilanggar. Karena didukung oleh dokumen yang legitimit. Tapi faktanya harga barang atau nilai proyak tidak rasional. Perampokan terjadi secara legal!

Ketika orde baru jatuh, Indonesia menderita kerugian secara moneter yang sangat luar biasa. Karenanya indonesia terjebak dengan hutang yang gigantik yang sampai kini masih kita angsur tuh hutang. Tetapi apakah Soeharto di penjara.

Apakah para menteri Orde Baru di penjara? Apakah anggota DPR/MPR yang mengesahkan APBN dan melegimate kekuasaan Soeharto dipenjara. Apakah Golkar yang menjadi partai pendukung Soeharto, dipenjara atau diubarkan? Apakah anggota BPK dipenjara? Tidak. Karena semua dilakukan secara legitimate dibawah UU dan peraturan.

Juga banyak hasil Audit BPK yang Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), toh akhirnya pejabatnya kena OTT KPK.

Itu bukan berarti BPK tidak melakukan audit dengan benar, tetapi secara prosedur memang tidak ada yang salah. Terus kenapa sampai kena KPK? itu kejahatan personal , bukan kejahatan sistem. Nah selagi pejabat sangat ahli menjaga proses itu sesuai sistem dan smart menghindari OTT maka semua akan selalu baik baik saja. Walau faktanya 30% lebih anggaran raib entah kemana. Itulah yang terjadi dalam sistem negara kita, termasuk yang ada pada anggaran DKI di era Anies.

Lantas apa solusi untuk mengatasi kejahatan kerah putih ini? tahun 2000an ada diperkenalkan system Good Governance risk Management Compliance.
Sebetulnya sistem ini sudah diterapkan Ahok di DKI. Tapi di era Anies diubah. Apa sistem ini ? Sistem ini tidak hanya melihat dari sisi procedural dan normatif saja tetapi juga berkaitan dengan moral, etika, yang dikunci melalui sistem IT. Caranya? Menyatukan e-planning , e-budgeting, e-procurement dalam satu sistem yang transfarance.

Sehingga melalui Web, siapapun bisa melakukan audit terhadap suatu proyek. Itu yang terjadi di China ketika mereka masuk dalam sistem administrasi paperless dan e-goverment. Pencegahan korupsi terjadi secara sitematis.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.