Perbedaan Ideologi, PDIP Enggan Bersama Demokrat dan PKS di Pemilu 2024

Terkini.id, Jakarta – Perbedaan ideologi, PDIP enggan bersama Demokrat dan PKS di pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PDIP sendiri, Sabtu 25 Juni 2022.

Diketahui bahwa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan partainya tidak ingin bareng dengan Partai Demokrat dan PKS pada 2024. Hasto menyebutkan panjang lebar mengenai alasan PDIP memberikan batas dengan PKS dan juga Demokrat.

“PDI Perjuangan menghormati posisi PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Di dalam pidato Rakernas PKS, kita bisa melihat kritik yang diberikan pada Pak Jokowi dan itu sesuai dengan ruang lingkup PKS yang memberikan kritik kepada pemerintah sebagai check and balances dalam demokrasi,” sebutnya Hasto pada Jakarta Convention Center, Sabtu 25 Juni 2022.

Baca Juga: Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Sakit, Politisi PDIP: Alasan Klasik

“Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS,” lanjutnya dilansir dari detiknews.

Hasto menerangkan kala ini posisi PDIP mendukung Presiden Jokowi. Ia menyebutkan bahwa tidak mungkin bekerja sama dengan pihak yang malah berseberangan dengan pihak Jokowi.

Baca Juga: Semarakan HUT RI ke-77, Komunitas Batara RPG Gelar Lomba Senam...

“Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan,” imbuhnya.

“Kan kita juga harus melihat kepemimpinan Pak Jokowi sebagai konsistensi sikap PDI Perjuangan. Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan tetapi unjuk bekerja sama dengan PKS ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” sambungnya.

Di samping itu, Hasto juga menambahkan alasan PDIP tidak bisa bareng dengan Partai Demokrat. Hasto bahkan juga membahas terkait kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY kala itu.

Baca Juga: Semarakan HUT RI ke-77, Komunitas Batara RPG Gelar Lomba Senam...

Menurutnya bahwa ada perbedaan pada sistem pemerintah pada waktu SBY dengan waktu Sukarno dan Megawati. Baik politik luar negeri ataupun politik pertahanan.

“Sedangkan kalau dengan Demokrat kan bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis. Itu kita bisa lakukan proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?” paparnya.

“Dan dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,” lanjutnya.

Hasto juga membahas terkait salah satu kejadian pada waktu pemerintahan SBY. Hasto mengatakan stasiun televisi nasional dipakai hanya kelompok tertentu.

“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia untuk melihat pemimpin, untuk melihat platformnya bukan melihat pencitraannya. Belum persoalan terkait dengan orang muda yang tidak tumbuh berkembang,” ungkapnya.

Hasto menegaskan bahwa PDIP benar-benar tidak bisa bekerja sama dengan Partai Demokrat pada kontestasi politik karena dalam berpolitik, kerja sama antar partai politik harus memandang ideologi kesejarahan.

“Di dalam politik kerja sama itu penting. Tetapi kerjasama juga harus melihat ideologi platform kesejarahan. Sehingga partai punya sikap. Tetapi di luar perbedaan, ketika menyangkut kepentingan bangsa dan negara, PDIP mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” ucapnya.

“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas sebagai contoh urusan prinsip kebangsaan kami tidak mentolerir adanya intoleransi radikalisme,” tuturnya.

Bagikan