PerDik Sulsel Nilai Pelibatan Difabel dalam Penyusunan Anggaran Masih Sangat Minim

PerDik Sulsel
PerDik Sulsel Nilai Pelibatan Difabel dalam Penyusunan Anggaran Masih Sangat Minim

Terkini.id, Makassar – Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Pelatihan Analisis dan Advokasi anggaran di Hotel Horison, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis, 4 Juli 2019.

Pelatihan advokasi pengaggaran itu melibatkan lembaga difabel seperti HWDI Sulsel, Permata Kota Makassar, National Paralympic Committeee (NPC) Kota Makassar, PerDik Sulsel, Forum Anak Istimewa (Forkasi) Kota Makassar, Ikatan Tuna Netra Muslim Kota Makassar.

Kegiatan ini sendiri dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu, 4-6 Juli 2019.

Anggota Badan Pekerja ICW Tibiko Zabar Pradano mengatakan, pelatihan anilisis dan advokasi anggaran dengan melibatkan lembaga difabel adalah pertama kali dilakukan ICW.

Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memberikan pembekalan terhadap lembaga difabel untuk mengenal dan mamahani model penganggaran mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kota dan provinsi.

Menarik untuk Anda:

“Jadi memang ini perlu untuk dilakukan oleh teman-teman difabel untuk mendapatkan hak yang sama dalam proyeksi perencanaan penganggaran pemerintah dari level bawah hingga atas,” kata Tibiko.

Ia menjelaskan, teman-teman difabel memang sudah semestinya membangun kesadaran dan keberanian untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.

“Teman-teman difabel harus dilibatkan dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan sampai pada musrembang tingkat kecamatan. Sehingga, hak-hak teman-teman difabel terpenuhi,” ujarnya.

Tidak hanya soal penganggaran, lanjut Tibiko, kebijakan pemerintah itu mesti ikut merefresentasikan hak-hak difabel di dalamnya. Baik secara politik maupun kepentingan-kepentingan lainnya.

“Di situlah teman teman difabel ikut di sana. Sehingga APBD mencerminkan keberpihakan pada kelompok difabel,” ujarnya.

Direktur Eksekutif PerDik Sulsel: Pelibatan lembaga difabel dalam penyusunan anggaran masih sangat minim

Menurut Tibiko, partisipasi difabel bukan hanya pada saat pengesahan saja. Akan tetapi harus dilibatkan sejak awal yakni penyusunan dan pembahasan draft.

“Nah inilah pentingnya pelatihan ini untuk memberikan pemahaman soal penganggaran,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PerDik Sulsel Abd Rahman menilai pelibatan lembaga-lembaga difabel dalam penyusunan hingga pembahasan dan pengesahan anggaran di Makassar masih sangat minim. Begitu juga untuk skala Sulsel.

Ketua PerDik Sulsel yang akrab disapa Gusdur ini mengatakan, dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan, hingga kecamatan hanya melibatkan tokoh pemuda.

“Teman- teman kadang hanya dilibatkan di level kota dan kabupaten saja. Kalau untuk kecamatan masih sangat minim,” kata Gusdur.

Padahal, lanjut Gusdur, lembaga-lembaga difabel harusnya menjadi representatif dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Dan itu dimulai dari tingkat kelurahan dan desa sebagai lingkungan sosial kemasyarakatan.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Tes Usap Massal di Kecamatan Tallo, Dinkes Makassar: 30 Orang Terpapar Covid-19

Pernah Kawal Kepemimpinan Danny Pomanto di Parlemen, Begini Kata Mudzakkir

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar