Pilkada 2024, Pembangunan Inklusif dan Isu Marjinal Jadi Fokus Para Bacagub di Tiga Provinsi

Terkini, Makassar – Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) yang terdiri dari SETARA Institute, Perludem, TII, dan AJI menggelar dialog kebijakan di Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan inklusif dengan mengundang bakal calon gubernur, tokoh-tokoh yang potensial maju dalam Pilkada, dan beberapa figur di daerah.

Di Aceh, dialog publik tersebut dihadiri oleh Bacagub Aceh dari Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang diwakili oleh Nurzahri selaku juru bicara Partai Aceh, M. Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera, Darni Daud, dan Muhammad Nazar.

Sedangkan di Jawa Barat, Bima Arya, Walikota Bogor dua periode yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menjadi satu-satunya Bacagub yang hadir dan menunjukkan keberpihakan pada agenda pembangunan inklusif.

Sementara itu di Sulawesi Selatan, dialog dihadiri oleh Samsul Rizal sebagai mantan Wakil Wali Kota Makassar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.

SETARA Institute bersama Koalisi ASPIRASI meyakini bahwa ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah penyangga utama pembangunan inklusif, yang pada pokoknya memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan. No one is left behind.

Untuk menumbuhkan ekosistem toleransi dan inklusi, dibutuhkan tiga jenis kepemimpinan yang saling bersinergi, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership) dan kepemimpinan sosial (societal leadership) yang bekerja dengan software tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance).

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menuturkan angkah awal membangun tata kelola pemerintahan inklusif ini dimulai dengan komitmen calon pemimpin politik, didukung oleh birokrasi dalam perencanaan pembangunan melalui pembentukan RPJMD inklusif dan aktivasi optimum elemen-elemen sosial dan masyarakat sipil sebagai pilar societal leadership.

“Berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal,” kata Halili Hasan.

Adanya berbagai produk hukum serta tindakan hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas SARA, ragam gender dan orientasi seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan menunjukkan bahwa agenda dan kebutuhan kelompok marjinal ini masih belum diketengahkan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan.

Persoalan kurangnya transparansi serta partisipasi terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan kelompok marjinal masih terjadi.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.