PKS Tolak Investasi Miras di Indonesia, Eko Kuntadhi: Munafik Lu

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi menanggapi soal pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak investasi minuman keras atau Miras di Indonesia.

Pernyataan PKS menolak investasi miras tersebut disampaikan lewat Twitter resmi DPP PKS, PKSejahtera, pada Jumat 26 Februari 2021.

Dalam cuitannya, DPP PKS menilai dari Aceh hingga Papua dan banyak daerah lainnya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pengawasan miras.

Baca Juga: Bandingkan Tengku Zul dan Bilal Sang Muadzin, Eko Kuntadhi: Bagaikan...

Menurut PKS, pengawasan kepala daerah terhadap Perda tersebut nantinya akan lebih berat jika produksi minuman beralkohol itu lebih masif akibat adanya investasi miras tersebut.

“Dari Aceh hingga Papua, di banyak daerah telah ada Perda tentang pengawasan miras. Kerja pengawasan oleh kepala daerah beserta aparatnya akan lebih berat karena produksi miras lebih masif akibat investasi miras dibuka. TolakInvestasiMiras,” tulis DPP PKS.

Baca Juga: Tengku Zul Ceramah Rasis, Eko Kuntadhi Bandingkan dengan Bilal: Bagai...

Menanggapi hal itu, Eko Kuntadhi lewat cuitannya di Twitter pada Sabtu 27 Februari 2021 menilai pernyataan PKS tersebut tak sebanding dengan kinerja Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta.

Ia pun lantas menyinggung soal saham Pemda DKI di perusahaan bir yang bertambah namun Fraksi PKS di DPRD malah cuek dengan hal itu.

“Lagu lho ngomong soal Perda Miras. Noh, saham Pemda DKI di perusahaan bir malah nambah. Tapi fraksi PKS cuek aja tuh,” cuit Eko Kuntadhi.

Baca Juga: Universitas Ibnu Chaldun Disebut Kampus Bodong, Eko Kuntadhi: Padahal Rektornya...

Bahkan, kata Eko, Fraksi PKS juga ikut serta menikmati deviden yang masuk di pendapatan Pemda DKI Jakarta itu.

Oleh karenanya, ia pun dengan tegas menilai sikap PKS yang menolak investasi miras tersebut sebagai kemunafikan.

“Bahkan turut menikmati devidennya yang masuk jadi pendapatan Pemda. Munafik lu!,” tegas Eko Kuntadhi.

Diketahui, Pemerintah telah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangai Presiden Jokowi dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Lebih lanjut, dalam lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua, Miras mengandung alkohol berbahan anggur.

Adapun keduanya mempunyai persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Kempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun, ada syaratnya yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus.

Merujuk Pasal 6 Perpres 10/2021 industri miras yang termasuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun, untuk investasi miras oleh pihak asing hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan.

Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sponsored by adnow
Bagikan